Politik Pemerintahan

Bebas Covid-19, Syarat Bakal Pasangan Calon Daftar ke KPU Kabupaten Mojokerto

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto, Achmad Arif. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Bebas Covid-19 menjadi variabel baru untuk syarat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto yang akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika ada yang terpapar Covid-19, bakal pasangan calon tidak dilakukan pencoretan, namun akan mempengaruhi tahapan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU Kabupaten menggelar Sosialisasi Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba. Sosialisasi tersebut digelar di salah satu hotel di kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Kamis (27/8/2020) kemarin.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto, Achmad Arif mengatakan, KPU Kabupaten Mojokerto sudah menggelar Sosialisasi Tentang Standar Pemeriksaan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika kepada para pimpinan parpol. “Untuk disampaikan kepada bakal pasangan calon,” ungkapnya, Jumat (28/8/2020).

Agar, lanjut Divisi Teknik ini, bakal pasangan calon bisa melaksanakan persiapan sehingga pada saat tahapan pemeriksaan kesehatan sudah melakukan persiapan. Tahapan pemeriksaan kesehatan sendiri dijadwalkan tanggal 8-9 September mendatang. Secara umum, KPU Kabupaten Mojokerto tetap mengacu di putusan KPU RI Nomor 231 Tahun 2017.

“Yakni tentang pedoman tersebut. Tapi mungkin nanti akan ada format baru terkait pemeriksaan Covid-19, ada variabel swab yang nanti akan dimasukkan. Sesuai rekomendasi IDI Wilayah Jawa Timur, RS yang ditunjuk sebagai pemeriksaan kesehatan bagi Kabupaten Mojokerto yakni RS Dr Soetomo,” jelasnya.

Arif menjelaskan, bebas penyalahgunaan narkoba dan Covid-19 menjadi satu kesatuan. Menurutnya jika salah satu dari bakal pasangan calon terpapar Covid-19, KPU Kabupaten Mojokerto tidak akan melakukan pencoretan. Namun akan mempengaruhi tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 9 Desember mendatang.

“Tidak ada pencoretan tapi tentunya yang bersangkutan akan diminta untuk melakukan isolasi. Ini tentunya akan mempengaruhi tahapan. Pendaftaran tanggal 4-6 September, pemeriksaan kesehatan seharusnya tanggal 4-11 September tapi melihat kesiapan nanti mungkin baru bisa dilakukan di tanggal 8-9 September,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan salinan Surat Keputusan (SK) Persyaratan Pencalonan kepada Pimpinan Parpol, Bawaslu dan Pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto. Yakni tentang persyaratan jumlah minimal kursi 20 persen dan akumulasi 25 persen minimal suara perolehan di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

“Hampir merata, 16 parpol peserta pemilu 2019 hadir bersama Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Himpsi (Himpunan Psikologi Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan juga dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Mojokerto,” tambahnya. [tin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar