Politik Pemerintahan

Beban Kerja Bidan di Jember Tak Diimbangi Kesejahteraan Berkualitas

Danis Barlie Halim, juru bicara DPRD Jember dari Nasdem.

Jember (beritajatim.com) – Penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menempatkan bidan dan tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan puskesmas pembantu (pustu) sebagai ujung tombak.

Penyebab tidak langsung dari kematian ibu dan bayi adalah masalah gizi, anemia, hipertensi, kesadaran keluarga dan lainnya.

“Pemkab Jember dalam upaya menurunkan AKI dan AKB serta menaikkan layanan kesehatan melakukan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan kegiatan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dan kegiatan jaminan persalinan,” kata Danis Barlie Halim, juru bicara DPRD Jember dari Nasdem, dalam sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, di gedung parlemen, Sabtu (17/4/2021) malam.

Kinerja para bidan dan tenaga kesehatan ini terlihat dari turunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada 2020 dibandingkan 2019. Angka kematian Ibu per 100 ribu kelahiran pada 2019 sebanyak 174 kasus mengalami penurunan menjadi 173 kasus pada 2020. Angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup pada 2019 sebanyak 12,3 kasus mengalami penurunan menjadi 9,22 kasus pada 2020.

“Beban kerja bidan yang berada di puskesmas dan pustu dalam mencapai target penurunan AKI dan AKB sangat berat, sehingga kadang mengganggu kinerja pokok bidan. Ini dikarenakan jumlah bidan kurang,” kata Danis.

Tuntutan beban dan kerja ini, lanjut Danis, tidak diimbangi dengan kesejahteraan bidan, terutama yang berstatus honorer. “Pemerintah telah mampu menurunkan AKI dan AKB pada 2020 namun pemerintah belum memperhatikan kesejahteraan para tenaga kesehatan dan bidan,” katanya.

“Sampai saat ini pemerintah juga masih belum menuntaskan pemetaan yang ideal untuk jumlah tenaga kesehatan puskesmas melalui Dinas Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera melakukan dan menyampaikan pemetaan kebutuhan ideal tenaga kesehatan, sekaligus segera menyusun program atau formasi untuk penentuannya,” kata Danis.

DPRD Jember juga meminta Pemkab Jember segera menghitung alokasi honor yang ideal bagi tenaga kesehatan sesuai dengan standar upah minimum kabupaten (UMK). Penghitungan ini, menurut Danis, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

DPRD Jember juga merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten agar menyiapkan program untuk pelatihan tim uji kompetensi dan pelaksanaan uji kompetensi perawat. “Pemerintah harus menyiapkan program untuk jabatan fungsional bagi bidan dan harus segera menyiapkan dukungan anggaran dalam rangka untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB),” kata Danis. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar