Politik Pemerintahan

BBWS Brantas Bongkar Paksa 2 Bangli di Bantaran Kali Sadar Mojokerto

Pembongkaran bangli di bantaran Kali Sadar Mojokerto. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Bangunan liar (bangli) di bantaran Kali Sadar Desa Tinggar Buntut, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Senin (16/12/2019) dibongkar paksa. Pasalnya dari 59 bangli di sepanjang bantaran Kali Sadar, tinggal dua pemilik yang enggan membongkar bangunannya.

Meski mendapatkan perlawanan dari kuasa hukum pemilik bangunan, namun petugas tetap melakukan proses eksekusi. Alat berat yang sudah ada di lokasi langsung diterjunkan untuk membongkar bangli yang sebelumnya digunakan sebagai tempat pengobatan. Sejumlah barang-barang yang ada di dalam bangunan dikeluarkan oleh petugas.

Tim kuasa hukum pun berteriak memaki petugas karena pembongkaran tersebut dinilai melanggar. Penertiban yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur, Polres Mojokerto, Kodim 0815 Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto.

Pemilik bangunan, Nur Kholis (49) mengaku, sudah tinggal di rumah yang berada di bantaran Kali Sadar tersebut sejak kecil. “Sejak lahir ya disini, ini tempat mengaji, tempat pengobatan, peribadatan juga bisa. Bukan yayasan, saya tinggal disini sama istri dan anak saya dan orang-orang saya. Bayar pajak. SPPT ada,” ungkapnya.

Terkait nominal ganti rugi yang diajukan ke pihak BBWS Brantas, Nur Kholis menyerahkan kepada kuasa hukumnya. Namun semua harus sesuai dengan nilai bangunan. Menurutnya, bangunan lantai II tersebut dibangun tahun 2003 lalu dengan menelan anggaran sebesar Rp600 juta.

“Tergantung pengacara ya harus sesuai dengan nilai bangunan saya, Rp600 juta dulu saya bantu bangun tahun 2003. Pernah (mengajukan ganti rugi) tapi tidak dikasih. Ke BBWS. Ada 59 bangunan disini, tidak ada ganti rugi, baik masjid mushola. Belum tahu kemana (pasca pembongkaran), ada sebidang tanah tidak ada bangunannya,” ujarnya.

Tim kuasa hukum Nur Kholis, Prayogo Laksano mengatakan, jika pihaknya sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. “Jadi artinya, tanah dan rumah yang ditempati Pak Nur Kholis itu saat ini masih dalam status quo atau status sengketa. Namun dari pihak petugas tetap memaksakan untuk membongkar paksa,” katanya.

Sehingga pihaknya akan menggunakan upaya hukum lainnya untuk memperjuangkan hak-hak kliennya. Pihaknya tetap akan melanjutkan gugatan di PN Mojokerto dengan nomor perkara 105/TDTG/2019 PN Mjk dan meminta permohonan hearing ke DPRD Kabupaten Mojokerto untuk memperjuangkan hak-hak minimal mendapatkan ganti rugi.

“Jadi selama ini ganti rugi belum pernah diberikan oleh pihak BBWS dan sekarang terbukti ada pembongkaran paksa dan ini sangat melanggar hak asasi pak Nur Kholis,” tuturnya.

Hingga saat ini, proses pembongkaran paksa bangunan berlantai II tersebut masih berlangsung. Petugas baik dari Polres Mojokerto maupun anggota Satpol PP Kabupaten Mojokerto tampak berjaga di sekitar lokasi. Proses pembongkaran tersebut menyita perhatian masyarakat sekitar.

Sekedar diketahui, BBWS Brantas mempersiapkan dana sebesar Rp350 miliar untuk normalisasi Sungai Sadar di Mojokerto. Selain itu, BBWS juga akan menertibkan bangli di sepanjang Kali Sadar. Kali Sadar yang bermuara ke Sungai Brantas ini kerap menyebabkan banjir di Kota Mojokerto saat musim hujan tiba karena kondisi Kali Sadar yang mengalami penyempitan dan pendangkalan.

Normalisasi Kali Sadar dilakukan sepanjang 23 kilometer. BBWS Brantas melakukan pengerukan dengan kedalaman hingga mencapai 15 meter dan lebar 16 meter. Di tahap pertama 2018, anggaran normalisasi sebesar Rp220 miliar. Tahap kedua dilakukan pada 2019 dengan anggaran Rp130 miliar.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar