Politik Pemerintahan

Bawaslu Tindak Lanjuti Laporan Mutasi Jabatan Bupati Mojokerto

Koordinator Divisi Penanganan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Ahmad Basori. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menerima laporan masyarakat terkait mutasi atau pergantian jabatan yang dilakukan Bupati Mojokerto, Pungkasiadi pada Senin (31/9/2020). Dari 38 nama pejabat yang dimutasi, empat nama diantaranya dinilai naik jabatan atau dipromosikan.

Laporan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi/pergantian pejabat terhitung enam bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir jabatannya, kecuali telah mendapat persetujuan dari Kemendagri.

Koordinator Divisi Penanganan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Ahmad Basori membenarkan adanya laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Mojokerto, pada Senin (7/9/2020). “Ada yang melaporkan tentang mutasi jabatan yang dilakukan Bupati Mojokerto,” ungkapnya, Sabtu (12/9/2020).

Yakni terkait pengukuhan dan pelantikan yang dilakukan Bupati yang merupakan petahana pada tanggal 31 Agustus 2020 di Pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto. Basori menjelaskan, karena menurut pelapor ada empat nama yang dipromosikan dari posisi lama ke baru yang jabatannya naik.

“Menurut pelapor hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh bupati karena ada ketentuan bahwa enam bulan sebelum penetapan paslon, kepala daerah dilarang melakukan penggantian jabatan sampai dengan akhir masa jabatan kecuali ada izin dari Kemendagri. Memang ada aturan seperti itu,” katanya.

Sehingga menurut pelapor bahwa empat orang dari 38 orang yang dilantik tersebut naik jabatan, sementara 34 orang lainnya si posisi yang sama. Karena laporan tersebut disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan memenuhi syarat formal dan material sehingga Bawaslu Kabupaten Mojokerto memberikan registrasi.

“Karena laporannya memenuhi syarat formal dan material sehingga kita tindaklanjuti dan memberikan registrasi laporan 002/LP/PB/Kab/16.24/IX/2020 tertanggal 9 September 2020. Sesuai aturan 1×24 ketika sebuah laporan ada indikasi ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan maka dibahas di Sentra Gakkumdu,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Fahrudin Asy’at. [Foto: misti/bj.com]
Sehingga Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengundang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mojokerto untuk melakukan penyelidikan dan klarifikasi. Bawaslu juga mengundang empat orang yang dinilai pelapor mendapatkan promosi jabatan serta dari pihak BKPP Kabupaten Mojokerto.

“Kamis kami sampaikan laporan ini ke Sentra Gakkumdu, ada penggantian jabatan tanpa seizin Menteri itu memang pelanggaran pidana pemilihan dengan konsekuensi pelanggaran Pasal 190 UU nomor 1 tahun 2015. Sanksinya minimal satu bulan penjara dan maksimal enam bulan dan denda minimal Rp600 ribu dan maksimal Rp6 juta. Ini pidana,” jelasnya.

Selain itu dalam Pasal 71 ayat 5 UU No 10 tahun 2016, lanjut Basori, ketika laporan tersebut terbukti petahana bisa di diskualifikasi dari pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Fahrudin Asy’at menyampaikan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 tahun 2017, maka pemberitahuan tentang status laporan atau temuan yang dihentikan itu akan dipublikasikan.

“Dalam konteks ini kami akan mempublish  di website (Bawaslu Kabupaten Mojokerto), papan pengumuman kantor Bawaslu dan ketiga pihak pelapor juga kami kirim hasil status laporan dari yang bersangkutan,” tambahnya.

Dalam mutasi jabatan yang dilakukan Bupati Mojokerto, Pungkasiadi pada, Senin (7/9/2020), empat nama yang dilaporkan memperoleh promosi ke eselon IV adalah Winarto, Ismijati Badrijah, dan Kurnianingsih. Winarto merupakan pelaksanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) kini menduduki jabatan sebagai Kasi Pelayanan, Kecamatan Sooko.

Ismijati Badrijah merupakan pelaksana Dinas kesehatan (Dinkes) kini menjabat Kasi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Dinkes, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan, Kurnianingsih Pelaksana di Kecamatan Gondang dimutasi sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gondang. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar