Politik Pemerintahan

Bawaslu Surabaya Sebut SCG Lembaga Ilegal

Surabaya (beritajatim.com) – Maraknya lembaga survei, yang mempublikasikan hasil perhitungan suara dalam Pemilu 2019, mendapat sorotan dari Bawaslu Surabaya.

Salah satunya, legalitas dari SCG Research and Consulting. Menurut Ketua Bawaslu Surabaya, Hadi Margo pihaknya tidak menemukan dalam daftar 40 lembaga survei yang secara resmi terdaftar di KPU. “Ini artinya illegal,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (7/5).

Terlebih, lembaga survei tersebut kini tengah dilaporkan soal klaim data real count Pileg 2019, dan dipublikasikan secara resmi.

Hadi menerangkan, jika merujuk dalam Undang Undang Pemilu, sudah diatur terkait lembaga survei. Dan harus terdaftar di lembaga resmi KPU. Supaya ke depan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Dan yang namanya lembaga survei metodologi penelitian itu punya sampling error dan signifikansi level terhadap sebuah data. Ketika lalu tidak mencantumkan terkait metodologi serta analisisnya ini pun juga dianggap data itu masih kurang bisa dipertanggung jawabkan,” lanjutnya.

Diketahui, laporan ini dilayangkan oleh Doni Istyanto Hari Mahdi. Pelapor yang mengatasnamakan masyarakat ini mengungkapkan bahwa laporannya berkaitan dengan dugaan pelanggaran survei hasil Pemilu, Selasa pekan kemarin.

“SCG ini tidak berhak merilis hasil real count. Karena hasil real count ini adalah domainnya KPU. Bukan menjadi hak lembaga survei manapun untuk menggunakan istilah real count. Dikhawatirkan, apabila nanti ada perbedaan, maka bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Misalkan, ada partai yang perolehannya lebih besar daripada hasil rilis SCG. Kan bisa memunculkan saling curiga,” ujar Doni.

Ia juga menuding bahwa hasil yang dirilis oleh SCG diduga memiliki keberpihakan khusus kepada salah satu partai politik tertentu. “Ini kan tidak boleh,” tegasnya.

“Bisa dilihat contohnya di rilis SCG pada halaman 7. Konversi kursi di Dapil 5 Kota Surabaya, PSI yang mendapatkan 5.6 persen memperoleh kursi ke-8. Sedangkan Nasdem dengan 6.25 persen ditempatkan di kursi ke-9. Ini bisa memicu spekulasi politik jika PSI dipersiapkan oknum pejabat Pemkot Surabaya untuk kendaraan politik di Pilwali Surabaya,” ujar pria yang didampingi pengacaranya.

Lebih lanjut, Bawaslu menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Alasannya, beberapa syarat yang dikumpulkan dengan menghadirkan tiga saksi. “Kami akan memperdalam kasus ini selain dari perspektif hukum dan juga perspektif pengawasan pemilu dulu,” ujar Hadi Margo.

Dia belum menentukan apakah pada pelaporan kali ini ditemui unsur pidana atau tidak. “Kalau tidak apakah masuk dalam pelanggaran ranah administrasi,” bebernya.

Ke depan dia berharap agar pemeriksaan dapat berjalan lancar sebagai mana mestinya. Dan lembaga SCG dapat diberikan sanksi atau teguran sebagaimana mestinya.

Dia menambahkan bakal mendalami dulu pelaporan ini. “Nanti kita putuskan pleno. Dan kami akan membuat kajian hukumnya dulu. Proses ini nanti berjalan sekitar lima hari. Karena butuh kelengkapan, keterangan lain yang memang untuk kami putuskan,” imbuhnya. [ifw/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar