Politik Pemerintahan

Coklit Pemilih Pilkada

Bawaslu Sumenep Temukan Pelanggaran di Tiap Kecamatan

Sumenep (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep menemukan sejumlah pelanggaran dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

“Pelanggaran tata cara coklit itu kami temukan terjadi hampir di semua kecamatan. Bahkan hampir semua desa,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Anwar Noris, Selasa (4/8/2020).

Ia mengungkapkan, salah satu pelanggaran yang ditemukan adalah PPDP tidak melakukan pencoklitan sendiri, tapi ‘dijokikan’. Padahal, form AAKWK (formulir data pemilih: red) merupakan bagian yang harus dirahasiakan.

“Jadi ketika dalam proses coklit itu diserahkan kepada orang lain, bukan PPDP sendiri, maka hal itu menjadi tidak sah. Karena itu sama saja telah membocorkan rahasia negara,” ujar Noris.

Selain itu, lanjutnya, stiker yang biasanya ditempel di rumah calon pemilih tidak sesuai juknis. Ada yang ditempel namun tanpa nama calon pemilih. Ada yang tidak ditempel.

“Saya tidak tahu, apakah PPDP-nya tidak paham terhadap materi Bimtek yang diberikan oleh KPU atau seperti apa. Karena di lapangan kami menemukan banyak pelanggaran seperti itu,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya belum menyinggung tentang protokol kesehatan yang harua dipatuhi oleh PPDP. “Di PKPU itu kan diwajibkan bagi PPDP untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan sebagainya. Ini harus ditaati juga oleh PPDP,” tandasnya.

Sementara Komisioner KPU Sumenep, Rafiqi Tanzil menjelaskan, sejak tanggal 28-30 Juli, seluruh komisioner KPU Sumenep sudah melakukan pemantauan kegiatan coklit di wilayah daratan. “Kami turun untuk monitoring langsung. Ada sampel PPDP, ada sampel desa, dan ada sampel kecamatan. Sejauh ini tidak kami temukan adanya ‘perjokian’ dalam coklit,” terangnya.

Untuk pemantauan coklit di wilayah kepulauan, mulai 4 Agustus 2020, ada tiga tim dari KPU Sumenep yang berangkat. “Kami berangkat ke pulau untuk memantau langsung kegiatan coklit disana. Tapi tentu saja tidak mungkin seluruh PPDP kami cek. Karena jumlah PPDP itu 2500 an. Tidak mungkin kami datangi satu-satu. Jadi kami menggunakan sistem sampel,” ujarnya. [tem/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar