Politik Pemerintahan

Bawaslu Sulit Hadang Potensi ‘Money Politics’ Pasar Murah

Jember (beritajatim.com) – Kegiatan pasar murah yang digelar peserta pemilu berpotensi memunculkan praktik politik uang tanpa bisa dihadang Badan Pengawas Pemilu.

Hal ini diakui Ketua Bawaslu Jember Thobroni Pusaka. “Bazar (pasar murah) termasuk dalam metode kampanye lain. Dalam undang-undang tak ada pengaturan teknisnya,” katanya.

Saat pasar murah, calon legislator boleh menyebarkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye. “Yang tidak boleh dilakukan ini yang abu-abu,” kata Thobroni.

Berbeda dengan hadiah lomba oleh caleg yang memiliki batasan nominal total maksimal Rp 1 juta, tak ada batasan nominal kewajaran harga barang dalam pasar murah. “Standar kewajarannya tidak ada. Kami beberapa kali menyurati Komisi Pemilihan Umum untuk menjelaskan aturan tentang bazar. Tapi balasannya normatif,” kata Thobroni.

Namun pembagian sembako gratis tidak diperbolehkan oleh aturan. “Kalau pembagian kerudung dan seragam boleh, karena termasuk bahan kampanye, selama tidak melebihi harga Rp 60 ribu per orang,” kata Thobroni.

Sementara untuk hadiah door prize dalam acara jalan sehat, menurut Thobroni, tak boleh diundi. “Jadi penerima door prize langsung ditunjuk,” katanya. (wir/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar