Politik Pemerintahan

Bawaslu Perpanjang Pendaftaran PTPS Hingga 12 Maret

Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro memperpanjang masa pendaftaran bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam pelaksanaan Pilpres – Pileg 2019 mendatang.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, M Alfianto mengatakan, masih adanya kekurangan jumlah PTPS ini maka akan dilakukan perpanjangan pendaftaran. Sebab, kata dia, target semua PTPS harus terpenuhi.

“Untuk beberapa Kecamatan yang PTPS kurang, dimaksimalkan sampai pengumuman PTPS terpilih tanggal 8 sampai 12 Maret harus terpenuhi,” ujarnya, Kamis (28/2/2019). [lus/kun]

Sesuai dengan aturan, untuk mendaftar sebagai PTPS, beberapa syarat yang harus terpenuhi diantara ada 14 poin, yakni;
1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Apa Reaksi Anda?

Komentar