Politik Pemerintahan

Masa Tenang Pemilu 2019

Bawaslu Kabupaten Mojokerto Lakukan Gerakan Patroli Pengawasan

Mojokerto (beritajatim.com) – Masa tenang Pemilu 2019 dimulai pada 14-16 April 2019. Namun demikian, masa ini dinilai paling krusial, sebab sangat menguji integritas. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto Aris Fakhruddin Asy’at.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi pembina apel siaga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilu 2019 dan Deklarasi Tolak Money Politic serta Politisasi SARA dan Hoax di Stadion Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (13/4/2019).

“Masa tenang pemilu itu sangat menguji integritas. Sebab praktik-praktik curang sangat rawan, politik uang, propaganda isu SARA, kabar bohong bertebaran, hingga saling menjatuhkan. Seluruh Bawaslu Indonesia berdiri serentak berkomitmen mengawasi kemungkinan ini,” ungkapnya.

Masih kata Aris, Bawaslu juga melalukan gerakan patroli pengawasan yang dicanangkan pada masa hari tenang. Aris yang membacakan sambutan amanat Sekjen Bawaslu Pusat Gunawan Suswantoro, juga menjelaskan persiapan matang yang dilakukan Bawaslu termasuk langkah-langkah yang dijalankan.

“Tahapan pemilu 2019 sudah kita persiapkan sejak Agustus 2017. Bawaslu sudah mengakselerasi kesiapan dan kematangan jajaran. Termasuk menyiapkan penyelanggaraan pengawasan masa tenang dan rekapitulasi serta kesiapan penanganan pelanggaran, berikut dengan potensi sengketa proses pemilu,” katanya.

Sebelum hari puncak, lanjut Aris, Bawaslu juga mengawasi masa tenang mulai 14-16 April 2019. Pemilu 2019 dikatakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pemilih memberikan suaranya untuk memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD, serta presiden dan wakil presiden di waktu yang sama.

Adapun kertas suara yang akan digunakan berjumlah lima, yakni warna abu-abu untuk memilih presiden dan wakilnya, kuning untuk calon anggota DPR RI, merah untuk calon anggota DPD RI, biru calon anggota DPRD Provinsi, dan hijau untuk memilih calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Dukungan terhadap deklarasi tersebut dibubuhkan dalam tanda tangan yang dilakukan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno diwakili, Danrem 082 Kol Arm Ruly Candrayadi diwakili, Dandim 0815 Letkol Kav Hermawan Weharima.

Kemudian, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto Ayyuhanafiq serta unsur Forkopimda yang hadir. Deklarasi sendiri berisi komitmen mengawal Pemilu 2019 dari politik uang, politisasi SARA dan hoax karena dinilai dapat mengancam demokrasi dan keadaulatan rakyat. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar