Politik Pemerintahan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto Hentikan Laporan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Petahana

Mutasi yang dilakukan Bupati Mojokerto pada, Senin (31/8/2020) di Pendopo Graha Maja Tama. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menghentikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan calon petahana, Pungkasiadi. Yakni terkait terkait mutasi atau pergantian jabatan yang dilakukan Bupati Mojokerto pada, Senin (31/9/2020).

Dari 38 nama pejabat yang dilakukan mutasi, empat nama diantaranya dinilai naik jabatan atau dipromosikan. Laporan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yakni Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi/pergantian pejabat terhitung enam bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir jabatannya, kecuali telah mendapat persetujuan dari Kemendagri.

Koordinator Divisi Penanganan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Ahmad Basori mengatakan, pasca adanya laporan terkait mutasi atau pergantian jabatan yang dilakukan Bupati Mojokerto pada, Senin (31/8/2020), Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengundang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mojokerto.

“Karena laporannya memenuhi syarat formal dan material sehingga kita tindaklanjuti dan memberikan registrasi laporan 002/LP/PB/Kab/16.24/IX/2020 tertanggal 9 September 2020. Sesuai aturan 1×24 ketika sebuah laporan ada indikasi ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan maka dibahas di Sentra Gakkumdu,” ungkapnya, Sabtu (12/9/2020).

Masih kata Basori, laporan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi/pergantian pejabat terhitung enam bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir jabatannya, kecuali telah mendapat persetujuan dari Kemendagri.

“Karena ranahnya pidana maka kita undang Sentra Gakkumdu untuk melakukan penyelidikan dan klarifikasi. Kita mengundang empat orang yang dinilai pelapor mendapatkan promosi jabatan serta dari pihak BKPP Kabupaten Mojokerto, Kamis kemarin dan yang datang Kepala Bagian kepegawaian,” katanya.

Koordinator Divisi Penanganan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Ahmad Basori. [Foto: istimewa]
Pasca melakukan pertemuan pada, Kamis (10/9/2020) dilanjutkan dengan pembahasan kedua pada, Jumat (11/9/2020) kemarin. Dengan hasil, mutasi atau pergantian pejabat yang dilakukan petahana Bupati Mojokerto sudah ada izin dari Kemendagri. Surat izin tersebut sudah keluar dan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

“Artinya laporan tidak memenuhi pelanggaran pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga laporan dihentikan dan tidak dilakukan tindaklanjuti karena unsur tidak terpenuhi. Pergantian promosi jabatan yang dilakukan Bupati (Mojokerto, red) sudah ada izin dari  Kemendagri dan itu yang ditekankan pada kami,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy’at menambahkan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017, maka pemberitahuan tentang status laporan atau temuan yang dihentikan itu akan dipublikasikan.

“Dalam konteks ini kami akan mempublish  di website (Bawaslu Kabupaten Mojokerto), papan pengumuman kantor Bawaslu dan ketiga pihak pelapor juga kami kirim hasil status laporan dari yang bersangkutan. Pelapor hanya melaporkan yang diketahui saja,” tegasnya.

Ditambahkannya, mengenai dampak  merugikan atau tidaknya dari salah satu Paslon yang dilaporkan ini hanya mengacu dasar laporan dari si pelapor seputar yang dia ketahui saja. Sehingga menindaklajuti adanya laporan itu mutlak wewenang dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

“Seperti investigasi, mengklarifikasi, mencari data itu adalah ranah Bawaslu dan dalam konteks ini kita juga didampingi oleh penyidik dari Kepolisian yang berkaitan dengan proses pemeriksaan, investigasi dan lainnya,” pungkasnya. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar