Politik Pemerintahan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto Akan Tindaklanjuti Surat Keberatan Tim Mas Pung-Mbak Titik

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy'ad. [Foto: Misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto akan melakukan kajian dan tindak lanjut terkait surat keberatan dari Tim Pemenangan Mas Pung-Mbak Titik. Kasus di Kecamatan Sooko sudah dilakukan tindak lanjut dan masih menunggu hasil, sementara kasus di Kecamatan Kemlagi akan ditindaklanjuti.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy’ad mengatakan, kedatangan Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3 berkaitan dengan keberatan dengan dua hal. “Satu terkait peristiwa pencoretan banner di Kampung Tangguh di Kecamatan Kemlagi,” ungkapnya, Jumat (30/10/2020).

Kedua, lanjut Aris, foto kegiatan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang diupload jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sooko yang sempat viral. Sehingga Tim Pemenangan Mas Pung-Mbak Titik berharap ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto terkait dua hal tersebut.

“Bawaslu, khususnya untuk Kecamatan Sooko sudah diregistrasi sebagai temuan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran Panwascam dan Panwas Desa. Hari Selasa kemarin, kami sudah mengundang secara maraton baik Panwascam dan Panwas Desa di Kecamatan Sooko,” katanya.

Masih kata Aris, kasus tersebut masih dalam proses kajian dan pihaknya berjanji dalam waktu dekat Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan memberikan sanksi kepada Panwascam dan Panwas Desa. Karena Panwas Desa dalam kegiatan tersebut yang mengambil foto dan Panwascam yang mengupload di akun sosial media (sosmed).

“Yang Kemlagi, rencananya kita akan panggil juga kaitannya dengan itu. Kita juga masih melakukan kajian apakah patut di register atau tidak? Kita belum tahu sebenarnya duduk perkaranya. Di PKPU 4/2017 setelah pasangan incumbent ditetapkan sebagai paslon, 1×24 jam banner yang ada gambar bupati wajib diturunkan,” katanya.

Ini sesuai dengan Pasal 70 ayat 4 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada. Aris menjelaskan, kewajiban menurunkan banner yang ada foto incumbent yang cuti harus dilakukan yang bersangkutan. Namun hingga tanggal 19 Oktober lalu, belum ada tindak lanjut dari yang bersangkutan.

“Sehingga kami yang ngalahi menurunkan. Akhirnya kita turunkan surat instruksi tanggal 19 Oktober 2020 untuk menurunkan banner-banner yang ada gambaran unsur Bupati yang cuti di luar tanggungan negara. Banner itu program pemerintah, jadi di Pasal 71 ada larangan,” ujarnya.

Yakni, lanjut Aris, Bupati dan Wakil Bupati dilarang menggunakan program atau kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Baik selama enam bulan sebelum penetapan sampai dengan masa penetapan. Meskipun banner tersebut merupakan program pemerintah.

“Nah, itu bukan hanya di Pasal 71 tetapi juga jo 188, ketika terbukti Bupati menggunakan program untuk kepentingan salah satu pasangan calon, maka ada sanksi administratif di jo 188 ayat 5 berkaitan dengan administrasi atau diskualifikasi. Ini sudah ada 6 kabupaten di Indonesia yang ditanggani soal penggunaan program,” jelasnya.

Jika benar terbukti incumbent menggunakan program pemerintah untuk kepentingan politik maka bisa dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan catatan pidananya sudah inkrah. Itu yang sebenarnya penurunan bagian dari pencegahan tidak sampai ke pasal tersebut,” lanjutnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar