Politik Pemerintahan

Bawaslu Jember: Warga Jangan Tertibkan Sendiri Atribut Petahana pada Ambulans Desa

Jember (beritajatim.com) – Kepala daerah yang berstatus calon petahana dilarang memasang alat peraga kampanye menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye. Salah satunya pada foto Faida di ratusan unit ambulans desa.

Badan Pengawas Pemilu Jember tidak langsung menertibkan, namun mengirimkan surat kepada Pelaksana Tugas Bupati Jember Abdul Muqiet Arief. Mereka meminta agar gambar Faida yang mencalonkan diri sebagai bupati petahana dalam pemilihan kepala daerah tahun ini ditutup.

“Kami tetap berani saja (menertibkan). Cuma ini terkait aset negara. Itulah kenapa kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kalau misalnya soal ambulans, kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Jember. Alhamdulillah, Pak (Plt) Bupati mengamini untuk segera ditindaklanjuti,” kata Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka, Kamis (1/10/2020).

Setelah surat dilayangkan dan tidak dilaksanakan, Bawaslu Jember akan bergerak. “Terpaksa kami akan melakukan (penutupan gambar) itu sendiri,” kata Thobrony.

Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka

Bawaslu meminta kepada warga untuk tidak menertibkan sendiri atribut gambar petahana pada ambulans desa. “Jangan, karena (warga) tidak berwenang. Lebih baik serahkan kepada yang berwenang saja. Takutnya nanti ketika masyarakat melakukan penutupan itu, malah kena (pasal hukum tentang) perusakan. Ini yang kita hindari,” kata Thobrony.

Bagaimana agar penertiban atribut petahana di ambulans desa berjalan efektif dan efisien? “Kami sudah instruksikan seluruh panitia pengawas kecamatan dan desa untuk menutup (foto petahana Faida) dengan lakban atau stiker,” kata Thobrony.

Sejak 26 September 2020, Bawaslu Jember sudah menertibkan alat peraga kampanye yang tak sesuai dengan desain Komisi Pemilihan Umum. “Kami juga sudah melakukan penertiban, termasuk di jalan-jalan protokol,” kata Thobrony.

Bagaimana jika kebijakan Bawaslu Jember ini dihalangi? “Kalau ada perlawanan ya artinya menghalang-halangi kinerja penyelenggara negara. Ada konsekuensi hukum buat mereka (yang menghalangi),” kata Thobrony. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar