Politik Pemerintahan

Bawaslu Jember Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada

Devi Aulia Rahim (Humas Bawaslu Jember)

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, menerima dua laporan dugaan pelanggaran aturan pemilihan kepala daerah, yakni masalah beras bantuan sosial dan ketidaknetralan oknum kepala desa di Kecamatan Wuluhan.

Laporan pertama terkait beras bantuan sosial yang menggunakan kemasan bergambar Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief. Faida saat ini tengah menunggu proses verifikasi dan validasi sebagai calon bupati petahana dari jalur perseorangan. Sementara laporan kedua masih memerlukan klarifikasi.

Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka mengatakan, tahapan pilkada saat ini belum dimulai kembali setelah sempat terhenti karena pandemi. “Deadline masih tetap, karena ini laporan, sehingga kami harus menindaklanjuti. Namun kami masih akan mengkaji lebih dalam lagi, apakah unsur-unsur yang disangkakan bisa, sementara tahapan pilkada belum dimulai,” katanya, Sabtu (30/5/2020).

Devi Aulia Rahim, salah satu komisioner Bawaslu Jember, mengatakan, beberapa orang sudah dimintai keterangan kemarin. “Kami baru memanggil saksi, belum terlapor,” jelasnya.

Ini bukan laporan pertama soal ketidaknetralan aparat penyelenggara negara. Sebelumnya, Bawaslu Jember sudah melayangkan surat kepada Bupati Faida, agar segera melaksanakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk memberikan sanksi kepada Camat Tanggul Muhammad Ghozali. Ghozali dianggap sudah melanggar aturan soal netralitas aparatur sipil negara. Rekomendasi itu harus ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari setelah surat rekomendasi diterima. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar