Politik Pemerintahan

Bawaslu Jember Sempat Sulit Minta PNS Daerah untuk Sekretariat Panwascam

Imam Thobroni

Jember (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Jember, Jawa Timur, mengingatkan Badan Pengawas Pemilu untuk mewaspadai netralitas pegawai negeri sipil yang bekerja di kesekretariatan panitia pengawas kecamatan (panwascam) dalam pemilihan bupati tahun ini.

PNS daerah di sekretariat panwascam adalah kepala sekretariat dan pemegang uang muka kerja (PUMK). Mereka bisa bekerja di kesekretariatan panwascam setelah ada persetujuan dari camat. “Bawaslu membaca atau tidak situasinya, karena ada keterikatan psikologis dengan incumbent. Bagaimana Bawaslu memverifikasi bahwa orang-orang yang ditugaskan dalam pelaksanaan tugasnya akan benar-benar netral,” kata Alfan Yusvy, anggota Komisi A dari PDI Perjuangan.

Alfan mempertanyakan sanksi untuk pegawai negeri sipil di kesekretarian panwascam jika terbukti tidak netral. “Apakah langsung diberhentikan atau bagaimana?”

“Tentu akan ada sanksi apabila terindikasi tidak netral. Kalau ASN yang bekerja di Bawaslu tentu akan diberhentikan langsung, juga akan kami rekomendasikan ke KASN,” kata Ketua Bawaslu Jember Imam Thobroni Pusaka, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Jember, Jawa Timur, di gedung parlemen, Senin (17/2/2020).

“Memang kemarin teman-teman panwascam ketika meminta tenaga PNS dari kecamatan agak sulit. Sempat molor beberapa hari, kemudian teman-teman laporan kepada kami komisioner (Bawaslu). Akhirnya komisioner memutuskan, silakan mencari di luar kecamatan,” kata Thobroni.

Akhirnya, ada beberapa PNS yang bekerja di kesekretariatan panwascam yang dimintakan dari Kantor Kementerian Agama Jember. “Guru-guru agama di bawah Kemenag. Kalau Kemenag statusnya bukan PNS daerah,” kata Thobroni.

Menurut Thobroni, pegawai kesekretariatan panwascam tidak memiliki wewenang pengawasan. Mereka mengelola keuangan dan memfasilitasi kinerja komisioner. “Kalau kepala sekretariat atau PUMK ikut campur dalam kegiatan pengawasan, maka akan kami tindak, karena tugas mereka hanya memfasilitasi,” katanya.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan mengumpulkan seluruh camat pekan ini. Para camat ini akan mendapatkan sosialisasi mengenai netralitas aparatur sipil negara saat pemilihan bupati.

“Sebelumnya kami sudah memberikan imbauan tertulis kepada bupati dan dinas-dinas, terkait sosialisasi netralitas ASN,” kata Ketua Bawaslu Jember Imam Thobroni Pusaka, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Jember, Jawa Timur, di gedung parlemen, Senin (17/2/2020).

Masalah netralitas ASN mengemuka, menyusul viralnya video berdurasi 21 detik yang berisi tayangan Camat Tanggul Muhammad Ghozali sedang mengajari seorang perempuan tua difabel dukungan untuk petahana.

“Harapan kita semua pilkada ini benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap jalannya pelaksanaan tersebut, pra maupun pasca tentunya harus ditindak sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu sebagai badan yang dibentuk oleh negara bewenang untuk menyelesaikan atau mengawasi proses tersebut,” kata Ketua Komisi A Tabroni.

Thobroni mengatakan, pihaknya sedang menginvestigasi video tersebut. “Diduga salah satu camat sedang melakukan kampanye di sana. Ada waktu tujuh hari dalam investigasi. Hasil investigasi itu akan kami plenokan apakah bisa termasuk temuan (pelanggaran) atau tidak,” jelasnya.

“Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kewenangan kami hanya memberikan rekomendasi. Kalau misalnya ada ASN atau TNI-Polri yang tidak netral, maka kami akan merekomendasikan ke KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) kalau ASN, kalau TNI-Polri tentu ke Propam,” kata Thobroni. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar