Politik Pemerintahan

Bawaslu Jember Selidiki Video ‘Salam Dua Periode’ Camat Tanggul

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur bertindak cepat merespons viralnya sebuah klip berdurasi 21 detik. Dalam video itu, ada seorang pria berwajah mirip Camat Tanggul Muhammad Ghozali berpakaian batik dan mengenakan keplek mengajari seorang perempuan tua difabel agar mengucapkan ‘salam dua periode’ untuk bupati.

“Ini informasi awal buat kami untuk menindaklanjuti dugaan adanya oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) yang melakukan kampanye,” kata Ketua Bawaslu Jember Imam Thobroni Pusaka, Jumat (14/2/2020) sore.

Bawaslu Jember sudah menemui Panitia Pengawas Kecamatan Tanggul untuk mengumpulkan informasi sebelum diputuskan masuk rapat pleno. “Kami masih dalam proses mengumpulkan informasi itu. Kalau memang ternyata dugaan itu benar, kami akan merekomendasikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) terkait netralitas ASN,” kata Thobroni. Bawaslu akan mengawal rekomendasi itu sampai putusan keluar.

Jika melihat video itu, menurut Thobroni, ada kesalahan oknum ASN itu. “Ada sebutan dua periode. Mungkin itu yang jadi fokus kami: apakah benar ASN itu camat di wilayah Tanggul, itu perlu kami buktikan juga,” katanya.

Bawaslu juga akan menyelidiki kegiatan dalam video itu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 3 dan 5, bupati dan wakil bupati tidak boleh melaksanakan program pemerintah yang menguntungkan atau merugikan calon.

“Dalam pasal 5, apabila gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati yang mencalonkan diri lagi melakukan itu, maka sanksinya akan dicoret saat pendaftaran calon bupati. Ini perlu kami buktikan apakah (kegiatan dalam video) itu memakai program pemerintah daerah atau tidak,” kata Thobroni.

Bawaslu akan melihat informasi yang dikumpulkan. “Lalu kami akan melakukan kajian dan rapat pleno. Jika benar, kami akan melakukan klarifikasi dengan status temuan. Dalam UU Nomor 10, waktu kami lebih sedikit. Tidak seperti UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kalau dalam UU Nomor 10, kami hanya diberi waktu tujuh hari sejak ditemukan. Kami baru tadi malam (Kamis malam) mendapat informasi. Setelah dikaji dan rapat pleno, ada tambahan tiga plus dua hari,” kata Thobroni. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar