Politik Pemerintahan

Bawaslu Jember Selidiki Dugaan Pencatutan KTP dan Dukungan

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Jember, Jawa Timur, menindaklanjuti dugaan pencatutan nama dan dokumen kependudukan jajaran pengawas untuk berkas dukungan calon perseorangan. Ada dua anggota panitia pengawas kecamatan, satu staf sekretariat panitia pengawas kecamatan, dan 13 pengawas tingkat kelurahan dan desa yang masuk dalam berkas dukungan tersebut.

Salah satu komisioner Bawaslu Jember, Andika A. Firmansyah, mengatakan, hari ini seluruh komisioner mendatangi jajaran pengawas tingkat kecamatan dan desa yang masuk dalam daftar dukungan calon perseorangan untuk mengumpulkan data dan keterangan awal. “Ini menindaklanjuti hasil inventarisasi awal internal,” katanya.

Menurut Andika, pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan pasal 185A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu.

“Kami mengumpulkan keterangan, karena kami harus cross check betul kenapa kok bisa masuk dalam daftar dukungan. Ini menyangkut masalah integritas dan jelas (terlibat dalam dukung-mendukung) dilarang. Dari hasil permintaan keterangan ini, kami akan naikkan menjadi temuan atau tidak. Kalau disepakati (dengan rapat pleno) menjadi temuan, kami akan naikkan dalam proses klarifikasi,” kata Andika.

Rencananya, rapat pleno untuk menentukan hasil penyelidikan awal itu sebagai temuan dan berlanjut ke tahap klarifikasi akan digelar hari ini, Sabtu (11/7/2020) malam. “Dalam proses klarifikasi ini kami akan memanggil pihak-pihak penyelenggara di bawah jajaran Komisi Pemilihan Umum untuk melengkapi hasil temuan kami,” kata Andika. Bawaslu punya waktu tujuh hari.

Sebelumnya diberitakan, PDI Perjuangan menemukan 20 nama anggota panitia pemungutan suara, satu orang anggota panitia pemilihan kecamatan, dan lima orang anggota panitia pengawas tingkat desa yang masuk di berkas dukungan untuk Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto. Faida sendiri saat ini masih menjabat bupati Jember.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, Komisioner Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Jatim, menegaskan bahwa penggunaan kartu tanda penduduk tanpa izin untuk kepentingan dukungan calon perseorangan bisa dimasukkan dalam kategori pidana pemilu. Pelakunya bisa dipenjara dan didenda jika terbukti.

Sementara itu, juru bicara Faida-Oktavianto, Rully Efendi, menyatakan, tidak ada kesengajaan pihaknya untuk memasukkan penyelenggara maupun pengawas pilkada dalam berkas dukungan. “Tidak upaya dari tim Faida-Vian untuk merusak netralitas penyelenggara pemilu. Kami menekankan kepada mereka (koordinator desa) agar jangan sampai mencatut,” katanya.

Menurut Rully, permintaan berkas dukungan itu dilakukan sejak Januari 2020 sebelum perangkat penyelenggara dan pengawas pikada dilantik. “Pada saat proses kami mengambil (bukti dukungan) KTP pada Januari itu, mereka belum resmi menjadi penyelenggara,” katanya. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar