Politik Pemerintahan

Bawaslu Jember dan Pansus Pilkada Tertibkan Foto Petahana di Ambulans Desa

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu didampingi Panitia Khusus Pemilihan Kepala Daerah DPRD Jember, Jawa Timur, mulai bergerak menertibkan foto Faida, kandidat bupati petahana, yang tertempel di ambulans desa, Kamis (1/10/2020).

Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka ditemani David Handoko Seto (Fraksi Nasdem), Edy Cahyo Purnomo (Fraksi PDI Perjuangan), dan Achmad Faeshol (Fraksi PPP) bergerak ke Puskesmas Mangli, Kecamatan Kaliwates. Di sana mereka menutup foto separuh badan Faida di tubuh ambulans dengan lakban hitam dan hanya menyisakan foto Abdul Muqiet Arief, wakil bupati yang saat ini menjabat pelaksana tugas bupati.

Dari Puskesmas Mangli, tiga anggota DPRD Jember bergerak ke Rumah Sakit dr. Soebandi. Dengan ditemani Panitia Pengawas Kecamatan Patrang, mereka menutup foto Faida di salah satu ambulans desa dan sebuah stiker foto Faida yang tertempel di bagian belakang mobil dinas pejabat rumah sakit.

Mereka lantas bergerak ke kantor Pemerintah Kabupaten Jember. Sebuah stiker bergambar Faida yang tertempel di bagian belakang salah satu mobil dinas yang terparkir di sana juga ditutup lakban hitam. Sementara itu di Puskesmas Sumbersari, foto Faida di tubuh sebuah ambulans juga ditutup dengan lakban hitam.

Terakhir, di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, tiga anggota Dewan itu meminta kepada Kepala Dinas Gatot Triono untuk meneruskan surat imbauan Bawaslu Jember yang meminta seluruh gambar Faida, baik dalam bentuk spanduk, stiker, baliho, atau atribut lain, diturunkan agar diteruskan kepada semua organisasi perangkat daerah. “Saya sendiri tadi meminta agar spanduk bergambar petahana di Dinfokom juga diturunkan,” kata David.

David mengatakan, pihaknya mendukung dan membantu tugas Bawaslu Jember. “Harapan kami, setelah ini, puskesmas dengan sukarela menutup semua gambar (Faida),” katanya.

David menyebut, kebijakan Faida memasang gambar diri di tubuh ambulans yang merupakan fasilitas negara merupakan kebijakan yang menguntungkan diri sendiri sebagai kandidat petahana. “Kebijakan ini merugikan pasangan calon lain. Kami tidak bicara alat peraga kampanye. Tapi kebijakan ini menggunakan APBD,” katanya.

David menegaskan tidak ada kerusakan dalam penghapusan foto Faida tersebut. “Kami menutup dengan menggunakan isolasi. Ketika nanti tidak dibutuhkan, isolasi bisa dibuka kembali,” katanya.

Tujuan penutupan foto Faida pada ambulans tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat, bahwa saat ini memasuki masa kampanye pilkada. “Kedua, agar aparatur sipil negara netral dan tidak berpihak pada salah satu calon,” kata David.

David menegaskan, bahwa menutup wajah petahana yang terpampang di semua fasilitas negara adalah wajib. “Kalau ada yang tidak bersedia, mereka berhadapan dengan Sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu), dan kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Jember,” katanya.

Menurut David, penutupan gambar Faida ini seharusnya dilakukan Pemkab Jember. “Namun demikian rentang waktu pelaksanaan (pemungutan suara) pilkada sudah dekat dan sekarang memasuki masa kampanye. Kami sukarelawan akan melakukan penutupan gambar-gambar itu dengan biaya sendiri. Jadi Pemkab Jember tidak perlu mengeluarkan biaya lagi,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka mengatakan, sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, kepala daerah yang berstatus calon petahana dilarang memasang alat peraga kampanye menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye. “Otomatis, karena gambar-gambar petahana ini berada di fasilitas negara, itu yang harus ditutup selama masa cuti kampanye,” katanya.

Thobrony mengatakan, ada 241 ambulans itu setiap desa di Jember. “Saya harap ini jadi pemicu bagi dinas-dinas yang sudah kami berikan (surat) imbauan melalui Pak Pelaksana Tugas Bupati untuk segera menindaklanjuti,” katanya.

Jika ternyata pemerintah daerah tidak melaksanakan isi surat tersebut, Bawaslu Jember tetap akan menertibkan. “Kami akan lakukan melalui panitia pengawas kecamatan untuk menutup gambar-gambar petahana di ambulans,” katanya.

Bagaimana jika kebijakan Bawaslu Jember ini dihalangi? “Kalau ada perlawanan ya artinya menghalang-halangi kinerja penyelenggara negara. Ada konsekuensi hukum buat mereka (yang menghalangi),” kata Thobrony. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar