Politik Pemerintahan

Bawaslu Jember Dalami Status Sopir Ambulans Desa

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendalami status sopir ambulans desa yang dipekerjakan pemerintah kabupaten. Panitia Khusus Pilkada DPRD Jember meminta agar netralitas para sopir ambulans diawasi.

“Sopir ambulans kan dibiayai negara. Dibayar menggunakan dana APBD,” kata Edi Cahyo Purnomo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Itulah kenapa para sopir ambulans ini dilarang terlibat dalam proses pemenangan salah satu calon.

“Ini menjadi tindak lanjut kami. Yang termasuk kategori aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan PPPK (Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Status sopir ambulans ini apakah PNS atau PPPK, itu perlu kami dalami,” kata Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka, Selasa (15/9/2020).

Thobrony berjanji akan menindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. “Bila terbukti sopir ambulans ini termasuk dalam kategori ASN dan mereka dibiayai negara. Itulah yang kami sebut pengawasan partisipatif harus ditingkatkan,” katanya.

Bawaslu sendiri hanya bisa merekomendasikan sanksi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara jika ada pelanggaran netralitas oleh ASN. Thobrony kemudian menyebut kasus pelanggaran netralitas Camat Tanggul Muhammad Ghozali. “Putusan dari KASN sudah turun,” katanya.

Menurut Thobrony, putusan KASN harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam waktu 14 hari setelah diterima oleh pejabat pembina kepegawaian. Jika tidak ditindaklanjuti, maka Bawaslu akan melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri.

Namun sanksi untuk Ghozali belum dijatuhkan oleh Bupati Faida. “Kemudian muncul gugatan terhadap Bawaslu dan KASN. Ini yang jadi polemik: apakah eksekusi sanksi sudah dilakukan, kami belum tahu. Apakah menunggu hasil persidangan, kami belum tahu,” kata Thobrony.

Sementara untuk dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan Camat Pakusari, menurut Thobrony, belum ada putusan dari KASN. “Kami sudah berkoordinasi dengan KASN, cuma kami belum mendapat jawaban,” katanya.

Kholil Asyari, legislator Golkar, juga meminta kepada Bawaslu Jember untuk mengawasi satuan tugas yang membagikan bantuan dari pemerintah. Mereka bukan ASN. “Mereka diduga berkampanye dua periode. Ini harus ada ketegasan Bawaslu. Kalau dibiarkan akan menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Jujur saja, orang-orang yang tidak suka dengan petahana marah. Maka biar tak terjadi konflik horisontal, mohon Bawaslu tegas,” katanya.

Edi membenarkan pernyataan Holil. “Tidak jelas apakah satgas ini tim sukses atau membantu bupati. Padahal mereka dibiayai negara,” katanya.

Thobrony meminta informasi lengkap. “Pasti kami akan tindaklanjuti,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar