Politik Pemerintahan

Bawaslu Jember: Camat Tanggul Bersalah Langgar Netralitas ASN

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan Camat Tanggul Muhammad Ghozalu bersalah, karena melanggar netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.

Tak hanya itu. Bawaslu menduga ada pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan Ghozali. patut diduga pelanggaran hukum lainnya. “Maka hasil klarifikasi dan kajian temuan dugaan pelanggaran ini selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Humas Bawaslu Jember Devi Aulia Rohim, dalam siaran pers, Kamis (27/2/2020).

Bawaslu Jember telah bersurat ke KASN pada 26 Februari 2020. “Hari ini tembusan dikirim ke pembina kepegawaian yang ada di daerah,” kata Devi.

Ghozali tersandung masalah, menyusul beredarnya video yang berdurasi 21 detik di media sosial. Dalam video itu, Ghozalu menyerahkan bantuan kursi roda kepada salah satu warga di Desa Kramat Sukoharjo, Kecamatan Tanggul pada 13 Februari 2020. “Pemberian bantuan diakhiri dengan pengucapan terimakasih kepada bupati yang telah memberikan bantuan berupa kursi roda dan memberikan semangat salam dua periode yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Ghazali,” kata Devi.

Bawaslu Jember menerima kiriman video tersebut dari masyarakat pada 14 Februari 2020. Namun saat itu, informasi yang masuk ke Bawaslu belum bisa dikategorikan laporan karena belum memenuhi syarat formal, sehingga menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran. “Informasi awal ini ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dengan membentuk tim investigasi yang melibatkan Panwaslu Tanggul,” kata perempuan berjilbab ini.

Penelusuran informasi dilaksanakan selama tujuh hari, pada 14 – 20 Februari 2020. Bawaslu Jember mengklarifikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jember, Dinas Sosial, dan Ghozali. “Dari Investigasi yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Jember menentapkan bahwa kasus tersebut merupakan Temuan dugaan pelanggaran nomor 01/TM/PB/Kab/16.16/II/2020,” kata Devi.

“Berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI pada pasal 4 ayat (1) huruf b, kami melakukan pengawasan netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri terhadap kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye,” kata Devi.

“Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwasannya kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, dan pemberian barang kepada pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat,” kata Devi.

Sebelumnya, saat diklarifikasi Bawaslu, Ghozali menyatakan, tidak ada instruksi dari siapapun untuk pembuatan video itu. “Dan saya baru tahu aturannya setelah di-share,” katanya.

“Pikiran saya lagi, kan belum masa penetapan calon. Tapi sudahlah. Yang penting saya tidak ada niatan itu,” kata Ghozali. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar