Politik Pemerintahan

Bawaslu Jember: Alhamdulillah, Kami Dapat Menjawab Pertanyaan DKPP

Jember (beritajatim.com) – Thobrony Pusaka, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, bersyukur bisa menjawab semua pertanyaan dari majelis hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dalam sidang etik di kantor Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur, Senin (21/12/2020).

Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum Jember dilaporkan oleh AS, yang memberikan kuasanya kepada mantan ketua Panitia Pengawas Pemilu Jember Dima Ahyar. Sidang dipimpin Teguh Prasetyo dengan anggota majelis Abdul Chalik dan Rochani.

Majelis hakim menanyakan proses penanganan pelanggaran dan proses verifikasi faktual terhadap calon bupati perseorangan. “Alhamdulillah, kami dapat menjawab dengan lancar dan pokok perkara yang diadukan insya Allah sudah dapat kami jawab dengan benar sesuai aturan yang ada,” kata Thobrony, Selasa (22/12/2020).

Masih ada waktu tiga hari bagi pelapor dan terlapor bila ada tambahan bukti sebelum menunggu keluarnya putusan dalam sepuluh hari ke depan. “Menang atau tidak menang, kami pasrahkan kepada majelis. Tapi kami yakin sudah melakukan penyelenggaraan pilkada tahun ini sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan,” kata Thobrony.

Dima mengatakan, pokok pengaduan untuk Bawaslu Jember adalah soal tata cara temuan dan laporan pelanggaran yang tidak sesuai dengan tata cara penanganan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang terkait pemilihan kepala daerah dan Peraturan Bawaslu.

Kedua, menurut Dima, Bawaslu Jember dianggap tidak sungguh-sungguh dan cermat dalam penanganan temuan dan laporan indikasi pelanggaran pemilu, pada tahap verifikasi dukungan untuk pasangan calon perseorangan Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto.

Mereka juga dipandang tidak akomodatif dan tak terbuka terhadap permintaan informasi yang dibutuhkan masyarakat atau kelompok masyarakat. “Bawaslu juga dianggap tidak melakukan tugas dan kewajiban pengawasan, khususnya pengawasan dalam tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Hal tersebut karena Bawaslu tidak memiliki data dukungan paslon perseorangan yang dibutuhkan,” kata Dima. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar