Politik Pemerintahan

Bawaslu Jatim: Pencatutan KTP untuk Dukungan Calon Perseorangan Termasuk Pidana Pemilu

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, Komisioner Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Jatim

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur menegaskan bahwa penggunaan kartu tanda penduduk tanpa izin untuk kepentingan dukungan calon perseorangan bisa dimasukkan dalam kategori pidana pemilu. Pelakunya bisa dipenjara dan didenda jika terbukti.

Hal ini dikemukakan Purnomo Satriyo Pringgodigdo, Komisioner Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Jatim, Kamis (9/7/2020). Ada dua pasal yang setidaknya bisa dipakai, yakni pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan pasal 185A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Pasal 185 terkait dengan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas palsu. Sementara pasal 185A terkait dengan memalsukan data dukungan. Kedua pasal itu merupakan ketentuan pidana yang punya sanksi tidak hanya penjara, tapi juga denda,” kata Purnomo.

Ada dua proses penanganan persoalan ini, yakni berdasarkan temuan dan laporan. “Kalau bisa, ada temuan dan laporan. Harapannya kalau ada dua hal ini, maka teman-teman Bawaslu Kabupaten Jember pada posisi bisa melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ada,” kata Purnomo.

“Semua bentuk dugaan pelanggaran bisa ditindaklanjuti. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuktikan apakah ini pelanggaran atau bukan pelanggaran,” tambah Purnomo.

Purnomo sendiri meminta kepada KPU di daerah agar tegak lurus terhadap prosedur yang ada. “Kalau memang ada yang merasa tidak memberikan dukungan, tolong yang pertama, ditawarkan formulir B5 KWK,” katanya.

“Kedua, ketika ada B5 KWK, maka dukungan tersebut harus di-TMS-kan (dianggap tidak memenuhi syarat, red). Kami minta teman-teman KPU tegak lurus terhadap prosedur yang dibuat pimpinan mereka sendiri. Kepada masyarakat, ayo bantu kami, informasikan kepada kami, kalau memang Anda benar-benar tidak mendukung yang bersangkutan,” kata Purnomo. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar