Politik Pemerintahan

Pilkada Gresik 2020

Bawaslu Gresik Dalami Pelanggaran Paslon NIAT

Kepala divisi hukum & advokasi tim kampanye QA, Haryadi saat melaporkan pelanggaran ke Bawaslu Gresik

Gresik (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik mendalami pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon (Paslon) Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah (NIAT). Ada dua laporan pelanggaran yang disampaikan oleh tim Qosim-Alif yang diwakili Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Tim Kampanye QA, Haryadi, SH.

Ketua Bawaslu Gresik Imron Rosyadi membenarkan pihaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut. Sesuai dengan alur proses penanganan perkara pemilu, pihaknya akan membahas hal tersebut melalui sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Gresik. “Laporannya sudah kami terima secara tertulis disertai bukti dan kronologinya. Pada tahap pembahasan awal, melibatkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Gresik,” katanya, Kamis (8/10/2020).

Imron menambahkan, terkait dengan ini nantinya Bawaslu akan memeriksa kelengkapan laporan. Selain itu, pihaknya juga melakukan verifikasi di lapangan terkait hal tersebut.

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Tim Kampanye QA Hariyadi menuturkan, ada dugaan pelanggaran berat aktifitas kampanye oleh NIAT dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, pelanggaran berat yang dilakukan NIAT bisa berdampak pada pembatalan sebagai pasangan calon yang akan berkontestasi dalam Pilkada Gresik. “Dua laporan yang kami laporkan ke Bawaslu Gresik berkaitan dengan kontrak politik secara tertulis dari paslon nomor urut 2 saat menemui masyarakat,” ungkapnya.

Isi laporan tersebut, berkaitan dengan aktivitas kampanye melakukan kontrak politik secara tertulis pada tanggal 3 Oktober 2020. “Paslon NIAT membuat kontrak politik secara tertulis yang dilaksanakan di Bale Serba Guna Kelurahan Kemuteran Kecamatan Gresik. Dalam kontrak tersebut, terlapor menjanjikan modal kepada pengerajin dan membantu pemuda setempat untuk mencarikan pekerjaan. Dengan catatan jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Gresik nanti,” kata Haryadi.

Selanjutnya, masih kata Haryadi pada 6 Oktober 2020. Terlapor juga melakukan hal serupa kepada kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Barisan Guru Gresik, yang dilaksanakan di posko pemenangan paslon nomor 2.

“Paslon NIAT membuat MoU akan memberikan insentif bagi guru di semua tingkatan. Tapi, dengan syarat yang sama, yakni jika menang dalam Pilkada,” tuturnya.

Hariyadi menjelaskan, dua hal tersebut bertentangan dengan pasal 71 PKPU 11/2020. Isi aturan itu melarang bahwa parpol atau paslon dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. “Di pasal 78 disebutkan sanksinya jika melanggar berupa pembatalan paslon oleh KPU dan ancaman sanksi pidana berdasarkan aturan peraturan perundangan-undangan lainnya,” urainya.

Secara erpisah, Ketua Tim Kampanye Paslon NIAT, Ponco Pratikno menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan dari Bawaslu Gresik terkait laporan tersebut. “Sampai saat ini, kami menunggu. Tim kami juga akan mempelajari tentang laporan tersebut sebelum mengambil sikap dan langkah selanjutnya,” tandasnya. [dny/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar