Politik Pemerintahan

Bawaslu Gelar Rakor Evaluasi Pengawasan Kampanye II

Bawaslu Kabupaten Malang menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Kampanye Tahap II Pada Pemilu 2019, Jumat (8/3/2019) sore ini.

Malang (beritajatim.com) – Bawaslu Kabupaten Malang menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Kampanye Tahap II Pada Pemilu 2019, Jumat (8/3/2019) sore ini.

Pada Rakor Evaluasi Tahap II di Hotel Mirabell Jalan Panglima Sudirman, Kepanjen, Kabupaten Malang, diikuti 33 Panwas tingkat Kecamatan (Panwascam).

Materi Rakor hari ini meliputi Pengawasan Kampanye pada tahap I dan tahap II. Rakor selama dua hari hingga Sabtu (9/3/2019) esok, juga diisi materi terkait Aspek Pidana dalam Proses Pemilu Tahun 2019.

Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva mengatakan, dalam Rakor Tahap II hari ini, juga membahas persiapan kampanye 21 hari.

“Kampanye 21 hari akan dimulai pada tanggal 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019. Atau H-3 sebelum Pemilu dilangsungkan. Kita juga paparkan untuk pendistribusian logistik pemilu sejauh ini sudah dilakukan KPU pada 33 kecamatan se Kabupaten Malang,” tegas George Da Silva, Sabtu (8/3/2019) petang pada beritajatim.com.

Kata George, pihaknya sudah menggelar rapat dengan KPU Kabupaten Malang pada Selasa (5/3/2019) lalu terkait logistik pemilu. Dimana 100 orang melipat surat suara selama 30 hari secara nonstop.

“Logistik di simpan di kecamatan, untuk surat suara terakhir kita distribusikan. Peserta Rakor tahap II hari ini seluruh panwascam di 33 kecamatan. Rapat pengawasan kampanye juga kita paparkan terdapat 453 alat peraga kampanye (APK) yang terpasang sejak September 2018 sampai Januari 2019, 5 APK diketaui melanggar aturan. Termasuk ada 268 APK yang terpasang dan 20 melanggar ketentuan,” papar George.

Dari 5 APK kategori melanggar ini dua item merupakan laporan dari masyarakat. Sementara tiga item, temuan dari Bawaslu Kabupaten Malang. “Sudah kita proses semua dengan diturunkan dan dibersihkan. APK melanggar karena ditempatkan pada rumah ibadah, sekolah, tempat pemerintahan, kesehatan, pohon dan tiang listrik. Serta jalur bebas hambatan seperti Jalibar, Kepanjen, tidak boleh ada APK yang terpasang,” beber George.

George melanjutkan, bagi peserta pemilu yang melanggar adminstrasi, akan dimintakan rekom ke KPU agar pelanggar, tidak diperbolehkan menggelar kampanye pada tempat yang sudah dilanggar dengan durasi dua pekan hingga lebih sesuai bentuk pelanggarannya.

Masih kata George, faktor yang menghambat penanganan pelanggaran selama ini, SDM ditingkat Panwascam yang bukan orang hukum. Melainkan dari berbagai latar belakang keilmuan berbeda-beda. “Dari sini kita kemudian harus membimbing langsung. Permasalahan kedua soal topografi, ketiga kultur budaya dan agama, keempat faktor masyarakat sendiri yang membuat penanganan pelanggaran kurang bisa maksimal,” urai George.

Soal kultur budaya salah satunya, kata George, masyarakat masih patrislistik. Dimana kalau ada tokoh agama atau kades yang melanggar aturan kampanye pemilu, masyarakat tak mungkin akan melapor. “Hal lainya karena regulasi. Kita juga tidak punya kewenangan memaksa orang untuk datang dan menyita alat kampanye. Karena kita hanya diberi kewenangan klarifikasi saja. Dinilah kelemahan regulasi yang kita rasakan selaku Panwas,” tutur George.

Ia menambahkan, pesta demokrasi ini hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang baik. “Caleg dan parpol harus baik dalam berkampanye. Akan tetapi, mereka kadang menghalalkan segala cara untuk mendulang suara,” pungkas George. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar