Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Jelang Pendaftaran Parpol dan Pemutakhiran Data Pemilih

Bawaslu Dorong KPU Antisipasi Potensi Pelanggaran

Jakarta (beritajatim.com) – Pendaftaran partai politik (parpol) peserta pemilu tahun 2024 mulai dibuka pada 1 Agustus 2022. Menjelang pelaksanaan tahapan tersebut akan dilakukan verifikasi dan penetapan, Bawaslu mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi dan mewaspadai beberapa hal yang menjadi catatan Bawaslu.

Menurut anggota Bawaslu Puadi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, ada beberapa catatan dalam pelaksanaan pendaftaran parpol pada pemilu sebelumnya. Dari aspek etik, Puadi menilai, KPU tidak cermat dalam melakukan penelitian kelengkapan dokumen pendaftaran.

Dari aspek administrasi, meliputi KPU tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen yang diragukan keabsahannya; dan KPU tidak menerima/menolak pendaftaran dengan alasan parpol tidak melakukan penginputan ke Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). “Sementara dari aspek pidana, berkenaan dengan ketentuan Pasal 518 dimana jajaran KPU tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam verifikasi partai politik,” ujarnya, Rabu (13/7/2022).


Dia pun mengungkapkan, pada tahapan pemutakhiran data pemilih paling tidak terdapat beberapa potensi pelanggaran. Diantaranya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Pantarlih tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dan memalsukan keterangan dalam Daftar Pemilih. Puadi juga menyebut, jajaran KPU tidak menindaklanjuti temuan Jajaran Bawaslu terkait dengan pemutakhiran data pemilih.

“Melalui catatan ini Bawaslu berharap penyelenggara pemilu dan peserta pemilu dapat bekerjasama mencegah terjadinya pelanggaran pemilu guna mewujudkan kualitas demokrasi menjadi lebih baik,” ujarnya.

Selain itu, Puadi juga berharap jajaran Bawaslu di daerah dapat memetakan potensi pelangggaran dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol, serta meminta adanya pembenahan. “Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menangani pelanggaran yang bakal muncul,” katanya. [hen/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar