Politik Pemerintahan

Bawaslu Beda Pandangan dengan Gakumdu Soal Video Bupati Jember

Jumpa pers Bawaslu Jember

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu dalam video kampanye terselubung oleh Bupati Faida yang beredar di media sosial.

Namun hasil rapat Sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan menyimpulkan belum ada cukup unsur adanya pelanggaran aturan pemilu. Akhirnya rapat memutuskan penanganan kasus yang berasal dari temuan Bawaslu Jember ini dihentikan.

Hal ini dikemukakan Ketua Bawaslu Jember Thobroni Pusaka, dalam jumpa pers di kantor lembaga tersebut, Jumat (18/1/2019). Jumpa pers ini diikuti semua anggota Bawaslu Jember, kecuali Devi Aulia Rohim yang berhalangan hadir.

Dalam menangani temuan ini, Bawaslu Jember sudah mengumpulkan fakta dan bukti, termasuk saksi-saksi yang hadir dalam acara kongres perangkat desa itu. Mereka juga meminta klarifikasi kepada Bupati Faida. “Dalam rangkuman analisis kami, ini sudah masuk dalam dugaan pelanggaran,” kata Thobroni.

Dalam cuplikan video yang beredar di media sosial itu, ada pernyataan bernada kampanye untuk mencoblos Abdul Rohim, calon legislator DPR RI dari Partai Nasional Demokrat yang juga suaminya.

Pernyataan Faida ini terekam di detik 1-14. “Ada larangan bagi perangkat desa untuk ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala desa. Mangkane ojok bengok-bengok Pak Rohim. Sing penting dicoblos,” katanya disambut gelak tawa hadirin.

Bawaslu tidak menemukan unsur pelanggaran administratif dalam kasus ini, karena Bupati Faida tidak termasuk dalam anggota tim kampanye peserta pemilu. Maka pasal yang digunakan adalah pasal dugaan tindak pidana pemilu.

Andika Firmansyah, salah satu komisioner Bawaslu Jember, mengatakan, Bawaslu menggunakan Pasal 547 UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pasal itu disebutkan bahwa: ‘setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Pasal ini dijunctokan dengan pasal 282, yang berbunyi ‘Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.’

Dalam rapat Gakumdu dengan kepolisian dan kejaksaan, semua pihak mengeluarkan pendapat masing-masing. “Gakumdu ini memiliki tugas masing-masing. Penyidik menilai, bahwa dari hasil kajian kami apakah sudah memenuhi. Sementara pihak kejaksaan membaca terkait bagaimana nanti jika ini dinaikkan di proses persidangan,” kata Andika.

“Dari kacamata kepolisian dan kejaksaan ini tidak memenuhi unsur. Tapi dari kacamata kami ini sudah masuk dalam dugaan pelanggaran,” kata Thobroni.

Apa saja unsur yang dinilai tak terpenuhi oleh Sentra Gakumdu? “Dari Sentra Gakumdu ini melihat pasal apa yang diduga. Pasal 282 adalah termasuk larangan kampanye. Larangan kampanye ini dilihat dari hal konteks apakah itu (acara yang dihadiri Bupati Faida) kegiatan kampanye. Kalau itu kegiatan kampanye, maka itu bisa didugakan ke pasal itu, karena juncto-nya jelas,” kata Andika.

Menurut Thobroni, saat rapat bersama Sentra Gakumdu, pembahasan untuk menentukan dugaan pelanggaran lebih luas. Akhirnya, karena dianggap tidak memenuhi unsur oleh Sentra Gakumdu, maka kasus ini dihentikan. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar