Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Bawa Dampak Multi Sektoral, BHS Tolak Keras Kenaikan Harga BBM

Bambang Haryo Soekartono (BHS)

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menolak keras Kenaikan Tarif Bahan Bakar Minyak (BBM), lantaran memiliki dampak multi sektoral  dan membebani ekonomi masyarakat.

Dikatakan Bambang Haryo, sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945 campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga BBM, semestinya menjadi kewenangan yang mengutamakan asas perlindungan kepada masyarakat, bukan malah menyengsarakan rakyat.

“Harusnya pemerintah, dapat bercermin pada pemerintahan terdahulu mulai era Presiden Soeharto sampai dengan Presiden SBY. Dimana pada saat pemerintahan Presiden Soeharto harga BBM mulai dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 sebesar Rp 150 per liter sama persis dengan harga BBM di Arab Saudi. Pada tahun 1998 dalam keadaan krisis moneter, dollar mencapai Rp 16.000 lebih, harga BBM oktan 90 pada waktu itu terpaksa dinaikkan dari Rp 700 per liter menjadi Rp 1.200 per liter, dan pemerintahan Presiden Habibie menurunkan kembali harga BBM menjadi Rp 600 per liter,” kata BHS.

Menurut anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, Presiden Gus Dur juga sempat menurunkan harga BBM di tahun 2000 dari Rp 1.000 per liter menjadi Rp 600 per liter, bahkan juga pemerintahan Presiden SBY sempat menurunkan tarif tahun 2008 dari Rp 5.500 per liter menjadi Rp 4.500 per liter, dan dalam 10 tahun hanya terjadi satu kali kenaikan pada tahun 2013.

“Itupun diprotes keras oleh masyarakat dan para elit politik. Padahal, ada alasan terkait harga minyak dunia naik dan terakumulasi tinggi di tahun 2008 sampai tahun 2013 sebesar 145 USD per barrel,” ungkapnya.

BHS kembali mengutarakan, di masa Pemerintahan Jokowi, setidaknya dalam jangka waktu 5 tahun sudah terjadi kenaikan BBM beberapa kali, padahal harga minyak mentah dunia pernah turun sangat rendah mencapai di bawah 30 USD per barrel di tahun 2016 dan bertahan bahkan menurun di tahun 2020 mencapai 11 USD per barrel yang merupakan harga minyak mentah dunia terendah sepanjang sejarah, dan harga minyak ron 98 di Arab Saudi 0.2 USD/Rp 2.800 per liter. Sedangkan, di Indonesia tetap bertengger di Rp 9.800 per liter.

“Seharusnya di Indonesia harga BBM tidak lebih dari Rp 4.000 per liter, karena sampai saat ini harga minyak dunia yang mendasari harga BBM yang ada di Indonesia. Ini disebabkan Indonesia saat ini mengimpor 100 persen dari beberapa negara totalnya 10,59 juta ton, 40 persen dari Saudi Arabia, 29 persen dari Nigeria dan 14 persen dari Australia,” tutur BHS.

Harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan pertamina, Kata BHS, terlalu tinggi untuk masyarakat Indonesia karena harga di Arab Saudi secara ritel untuk Ron 91 sebesar 2,18 real/Rp 8.000 dan Ron 95 sebesar 2,33 real/Rp 8.900, disel 0,63 real/Rp 2.300 dan dari Nigeria untuk Ron 95 sebesar 0,4 USD/Rp 5.700, disel 0.54 USD/Rp 7.700.

“Berdasarkan data yang diperoleh ini,  terlihat bahwa Indonesia termasuk negara penghasil energi fosil dan bio energi terbesar yang menerapkan harga BBM ke masyarakat sangat tinggi. Ini menjadi kemerosotan pembangunan ekonomi nasional. Apalagi, BBM Subsidi premium  oleh pemerintahan sebelumnya menjadi andalan daripada transportasi publik dan logistik di Indonesia justru dihilangkan,” ungkap BHS.

Patut diduga, kata Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ini,  pertamina dan broker importir BBM mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena ada perbedaan harga yang sangat tinggi dari negara asal impor BBM tersebut yaitu Saudi Arabia dan Nigeria.

Kebijakan kenaikan harga BBM ini, terlihat bahwa Pemerintah dan Pertamina lebih memikirkan kepentingan mereka daripada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia.

“Seharusnya Presiden dan Menteri ESDM bisa turun melakukan intervensi dalam mengendalikan harga BBM yang dijual oleh Pertamina dan mengusut tuntas para importir BBM. Ini agar untuk tidak mengambil untung besar dan harus memikirkan dampak kenaikan BBM terhadap inflasi yang berpengaruh ke ekonomi rakyat, UMKM, pertanian, nelayan, dan dunia industri seperti yang dilakukan oleh presiden di era-era pemerintahan sebelumnya,” pungkas BHS. (tok/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar