Politik Pemerintahan

Batasi Medsos, BPN Tuding Pemerintah Panik

Jakarta (beritajatim.com) – Sikap pemerintah yang memutuskan membatasi aktifitas di media sosial untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baru-baru imi dianggap berlebihan dan tidak masuk akal.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan hal tersebut bertentangan dengan demokrasi. Padahal, kebebasan berpendapat termasuk di media sosial adalah bagian dari demokrasi.

“Kemarin ada pernyataan pemerintah akan mengawasi ucapan para tokoh politik, sekarang akses media sosial dibatasi. Menurut saya ini pemerintah panik dan ketakutan hingga demokrasi saja diatur seenak mereka, rezim ini takut dengan demokrasi,” kata Andre di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Politisi Partai Gerindra ini menekankan, kepanikan yang ditunjukkan rezim saat ini sama saja tengah memperlihatkan kebobrokan sistem pemerintahan yang dijalankan selama ini.

“Ya mereka panik makanya membatasi aktivitas rakyat. Ingat rakyat tidak bodoh merasakan kesenjangan ekonomi, hukum yang tidak adil dan itu semua rakyat lihat,” tegas Andre.

Menurut Andre, sikap rakyat bagaimana pemimpinnya menjalankan sistem pemerintahan. Jika pemimpimln berlaku adil dan mencintai rakyatnya, maka rakyat juga akan mencintai pemimpinnya.

“Namun di rezim ini justru banyak rakyat yang merasakan kezaliman, maka rakyat memiliki hak untuk meminta keadilan termasuk menyuarakan pendapatnya melalui media sosial,” kata Andre. [hen/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar