Politik Pemerintahan

Batal Berangkat Haji, CJH Diminta Tak Percaya Hoaks

Ibadah haji di saat situasi normal, sebelum pandemi Covid-19.

Lamongan (beritajatim.com) – Imbas dari pembatalan keberangkatan haji tahun 2021/1442 hijriah sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 660 tahun 2021, dirasakan oleh seluruh Calon Jamaah Haji (CJH) dari berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Lamongan.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, H. Banjir Sidomulyo M.Pd mengungkapkan, bahwa mayoritas dari CJH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta Travel telah menerima dengan besar hati, pasalnya hal itu dilakukan demi menjaga keselamatan jiwa bagi para jamaah dan masyarakat.

“Sebagian KBIHU di Lamongan menyampaikan pada kami, bahwa sejak awal, di bulan Ramadhan ketika ada pertemuan bimbingan, para jamaah sudah diberi pencerahan, ibadah haji itu panggilan Allah Swt, kalau Allah belum memanggil kita, ya mohon untuk menerima dan bersabar,” ungkap Banjir, Sabtu (5/6/2021).

Meski ada pembatalan pemberangkatan di tahun kedua ini, Banjir menyampaikan, belum ada yang mengajukan penarikan kembali Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dari CJH yang sudah melakukan pelunasan. Kendati demikian, pihaknya tetap membuka lebar bagi CJH yg ingin menarik kembali dana pelunasan tersebut.

“Bagi yang ingin menarik setoran Bipih, kami persilahkan mengajukan surat permohonan kepada kami, untuk diteruskan ke BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dilampiri dengan foto copy rekening atas nama pribadi, bukti lembar pelunasan asli, foto copy KTP, dan nomor hape atau telepon yang bisa dihubungi,” terangnya kepada beritajatim.com

Diketahui, masa tunggu CJH bagi pendaftar di tahun 2021 adalah 32 tahun. Lebih lanjut, sistem pemberangkatan yang dilakukan sesuai urutan nomor porsi yang sudah tertera pada Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terpadu (Siskohat) dan bisa dilihat oleh publik secara trsnsparan. “Apabila ada CJH yang daftar di tahun 2021 ini, maka di tahun 2053 baru bisa berangkat haji,” sambungnya.

Sementara itu, dengan adanya pembatalan pemberangkatan haji ini, Banjir berharap, keputusan ini bisa diterima dengan sabar dan legowo, serta mengimbau kepada CJH agar tidak serta merta percaya kepada berita hoax yang beredar.

“Kami mengimbau dan mengharapkan kepada CJH supaya tidak percaya pada berita hoax, seperti yang sudah terjadi, di antaranya keberangkatan haji ini dibatalkan karena Pemerintah Indonesia punya tunggakan biaya akomodasi, berita ini sangat tidak benar, karena dalam penyelenggaraan ibadah haji itu tidak ada hutang dan semua dibayar cash. Jika biaya tidak lunas, maka Visa CJH tidak bisa terbit, semua kontrak dan MoU harus sudah lunas.” tegas Banjir saat diwawancarai.

Dalam keterangannya, Banjir melanjutkan, bahkan muncul berita hoax lainnya, yakni terkait Indonesia yang dikabarkan tidak dapat kuota sedangkan Malasyia dapat tambahan 10 ribu jamaah. Banjir kembali menegaskan bahwa berita tersebut hoax dan tidak benar adanya.

“Sampai detik ini, Kerajaan Arab Saudi belum membagi kuota pada negara-negara pengirim jamaah haji. Dan terkait berita bahwa Malaysia dapat tambahan 10 ribu jamaah itu disampaikan pada bulan awal Maret, itu pun dengan syarat apabila bisa mengatasi pandemi Covid 19. Akan tetapi, saat ini Malaysia malah menerapkan Lockdown,” pungkasnya. [riq/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar