Politik Pemerintahan

Bappeko Mojokerto Mengurai Benang Kusut Tata Kelola Instalasi Jaringan

Rapat koordinasi Bappeko dengan seluruh stakeholder jaringan terkait.

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Mojokerto menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh stakeholder jaringan di Kota Mojokerto. Hal itu sebagai komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam kepastian pembangunan infrastruktur kota.

Rakor yang didukung dan dihadiri Ditjen Migas Kementrian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) secara daring ini bertujuan untuk mengurai benang kusut terkait masalah tata kelola instalasi jaringan. Selain itu juga untuk mengurangi konflik antar pengelola infrastruktur jaringan dalam proses pembangunan.

Kepala Bappeko Mojokerto, Agung Moeljono mengatakan, pengelolaan jaringan selama ini menjadi atensi serius. Selain masih semrawut, tata kelolanya juga belum terintegrasi dengan baik sehingga jaringan listrik, gas, air, telekomunikasi dan sanitasi tanpa adanya koordinasi.

“Ini menjadi tantangan kita untuk merapikan sistem jaringan yang sudah eksis puluhan tahun lamanya. Saat ini kita mencoba menyinkronkan penataan seluruh jaringan untuk mempermudah penataan infrastruktur kota kedepannya. Sehingga hari ini, kita menggelar rakor dengan stakeholder jaringan,” ungkapnya, Selasa (6/10/2020).

Masih kata mantan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) ini, rakor dihadiri dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PT Telkom, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) selaku perwakilan jaringan provider serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pengelola jaringan drainase.

“Mereka kita panggil untuk kita mintai peta jaringannya. Karena diakui apa tidak, selama ini kita buta terkait letak dan posisi jaringan mereka masing-masing. Pemanggilan ini juga bertujuan untuk mengurangi konflik antar pengelola infrastruktur dalam proses pembangunan berkala nantinya,” katanya.

Agung menyebutkan, pada 2019, Pemkot Mojokerto banyak menerima aduan dari warga terkait pemasangan jaringan di Kota Mojokerto yang mengancam keselamatan jiwa. Warga mengeluhkan tatanan infrastruktur penggalian yang membahayakan para pengguna jalan. Rakor tersebut merupakan langkah awal dari Bappeko Mojokerto.

“Dan saat kita coba mintai pertanggung jawaban ke instansi yang bersangkutan, bukannya malah mendapat solusi tapi malah saling lempar kesalahan antar stakeholder. Ini langkah awal kita dalam mematangkan konsep pembuatan Masterplan Infrastruktur Terintegrasi tahun 2021. Kita berharap, masterplan ini nantinya dapat mendorong kemampuan Pemkot untuk mengontrol pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Agung, hal tersebut juga untuk mempermudah alokasi penganggaran multi-institusi di dalam Pemkot Mojokerto dan Bappeko sebagai leading sektornya. Penyusunan masterplan tersebut juga dapat mendukung program keterbukaan informasi publik yang akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemegang kebijakan.

“Sebab, ini adalah bentuk komitmen Pemkot terhadap kepastian pembangunan infrastruktur kota. Ini merupakan salah satu syarat wajib dalam pengajuan usulan program dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi (e.g., Permen PUPR no. 8 tahun 2020. Pasal 1 ayat 15: Readiness Criteria),” imbuhnya.

Agung mengaku bersyukur, langkahnya untuk melakukan penataan jaringan secara terintegrasi mendapat dukungan positif dari Ditjen Migas Kementrian ESDM. Bahkan, Erikson Alfredo Simanjuntak, perwakilan dari Ditjen Infras Migas Kementrian ESDM juga turut hadir secara daring saat rakor jaringan.

“Siang tadi Pak Ericson menyampaikan dukungannya terhadap visi misi Walikota Mojokerto. Dan beliau juga siap bersinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Mojokerto melalui OPD teknis terkait jaringan gas,” bangganya.

Terpisah, Konsultan Perencanaan Wilayah dan Kota Fauzul Rizal Sutikno dalam pematangan konsep masterplan mengungkapkan, apresiasinya kepada seluruh stakeholder jaringan di Kota Mojokerto. Karena semuanya sudah sangat kooperatif dan kompak untuk membangun masterplan jaringan secara terintegrasi.

“Semua sudah oke untuk menyerahkan peta jaringannya, tinggal PT Telkom saja yang meminta tambahan waktu. Karena terkait jaringannya, kewenangannya berada di Kantor Sidoarjo. Setelah ini akan dilakukan wawancara dengan seluruh stakeholder yang terkait dan ketemu dengan eksekutif, manager dan operator teknis untuk mengidentifikasi isu permasalahan di lapangan,” jelasnya.

Jika semuanya lancar, pihaknya memprediksi awal Juni 2021, masterplan sudah rampung. Masih kata Rizal, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto sudah ada dalam bentuk kajian drainase primer, sekunder dan tersier tetapi untuk peta jaringan PDAM masih belum ada. Nanti akan kelihatan yang tidak sinkronisasi di lapangan.

“Yang sedikit menantang yaitu management masing-masing institusi pengelola infrastruktur. Tapi kita patut apresiasi, karena seluruh yang hadir berkomitmen untuk memberikan keterbukaan data dan informasi jaringan dengan menandatangani berita acara rapat,” pungkasnya. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar