Politik Pemerintahan

Baperjakat Dukung Mutasi oleh Bupati Ipong

Ketua Baperjakat Agus Pramono (foto : Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Rencana mutasi jabatan yang akan dilakukan Bupati Ipong Muchlissoni pada bulan ini didukung penuh oleh ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Agus Pramono. Adanya perampingan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dinilai cukup efektif.

”Apa yang disampaikan Bapak Bupati sudah pas, artinya mau tidak mau bulan Desember ini sudah harus dilakukan,” kata pria yang juga menjabas sebaga Sekda Kabupaten Ponorogo ini, Rabu (18/12/2019).

Tahun 2020, akan ada enam OPD yang digabung menjadi tiga. Diantaranya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang digabung dengan Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Ketahanan Pangan (DKP) digabung dengan Dinas Pertanian (Disperta), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) yang akan digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

”Jadi per 1 Januari 2020 sudah digabung. Mengenai namanya clear dan juga sudah mendapat persetujuan dari Pemprov Jawa Timur,” katanya.

Ketua Bawaslu Ponorogo Muh. Saifulloh. (foto : Endra Dwiono)

Mengapa mutasi harus dilakukan pada bulan Desember? Ini penting dilakukan karena bupati Ipong sudah terang-terangan akan maju pada pemilihan bupati (pilbup) Ponorogo tahun depan. Dimana sesuai dengan undang-undang nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 Ayat (2). Berbunyi melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

”Jadi 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon dilarang melakukan mutasi, kecuali ada persetujuan tertulis dari Kemendagri,” kata Ketua Bawaslu Ponorogo Muh. Saifulloh.

Gus Choi sapaan Muh. Saifulloh menyebut sesuai PKPU, tahapan penyelenggaraan pilkada 2020, penetapan pasangan calon ditetapkan tanggal 8 Juli 2020 nanti. Sehingga kalau ditarik mundur 6 bulan sebelum penetapan paslon, jatuh pada tanggal 8 Januari 2020 sampai akhir masa jabatan bupati tersebut tidak boleh melakukan penggantian pejabat.

”Kalau ingin melakukan mutasi ya harusnya sebelum tanggal 8 Januari 2019. Kalau dilanggar, petahana bisa dikenai sanksi pembatalan calon oleh KPU Ponorogo,” pungkasnya. [end/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar