Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Banyak Warga Bekerja Tapi Masih Miskin, Wagub Emil: Bukan Urusan Dinsos Saja

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak membuka rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jatim bersama Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jatim di Hotel Harris Surabaya.

“Tugas Wakil Bupati dan Wakil Wali kota ini cukup berat, sebagai ketua TKPK ini dalam mempercepat pengentasan kemiskinan,” ungkap Emil.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memberikan arahan untuk melakukan pengentasan kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada tahun 2024 dapat mencapai 0%. “Ada kurang lebih 600 ribuan keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem, jika ini dikerjakan bersama-sama, pemprov dan pemda pasti akan bisa diatasi,” tuturnya.

Emil yang merupakan Ketua TKPK Jatim ini mengajak untuk melihat secara detail kondisi kemiskinan yang ada di Jawa Timur. “Bagaimana cara mengentaskan kemiskinan? Kita harus mulai melihat lagi kemiskinan ini bukan hanya urusan dinas sosial, karena banyak yang sudah bekerja tetapi masih masuk kedalam kategori miskin,” ulasnya.

“Persentase penduduk miskin kita turun namun penduduk miskin jauh dari angka pengangguran,” lanjutnya.

Beberapa waktu lalu, Pemprov Jatim telah memberikan suplemen BPNT, hal ini dilakukan berdasarkan temuan lapangan. “Suplemen BPNT ini diluncurkan beberapa waktu lalu harus dilakukan nilainya sama untuk masyarakat yang ada di perkotaan dan pedesaan,” jelas Emil.

Wagub Emil mengatakan, Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup tinggi terhadap kemiskinan di daerah perkotaan. “Sebanyak 666 kecamatan kita berikan suplemen selama tiga bulan, kemiskinan di perkotaan lebih terdampak dibandingkan di pedesaan,” imbuhnya.

Di akhir kesempatannya, Wagub Emil mengajak seluruh Wakil Bupati dan Wakil Walikota untuk mendukung perbaikan data kemiskinan. “Isu penanggulangan kemiskinan yakni verifikasi dan validasi DTKS meliputi NIK invalid, masyarakat yang pindah dan meninggal tidak dilaporkan. Selain itu, kami coba petakan masalah-masalah untuk program kerja ke depan pada tahun 2022, harapannya kab/kota bisa menyesuaikan,” pungkasnya. (tok/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar