Politik Pemerintahan

Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Mojokerto Belum Cair, Ini Kendalanya

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Pendapa Kecamatan Mojoanyar beberapa waktu lalu. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemkab Mojokerto masih melakukan penyortiran data usulan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD Pemkab Mojokerto. Sebanyak 18 ribu KPM hasil usulan desa masih dalam tahap cleansing (pembersihan) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto.

Bahkan, jumlahnya berpotensi tak utuh setelah banyak ditemukan data KPM tanpa nomor induk kependudukan (NIK). Hal tersebut tersebut disampaikan Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Mojokerto, Didik Chusnul Yakin.

“Saat ini data usulan dalam tahap penyortiran lagi sebelum diserahkan kembali ke desa. Ini dilakukan untuk menyisir data KPM sesuai dengan nama dan alamat yang tertera dalam data kependudukan. Ada kemungkinan jumlah data penerima berkurang dari usulan yang sudah diverifikasi Dinsos,” ungkapnya, Jumat (5/6/2020).

Pasalnya banyak ditemukan data KPM yang NIK-nya tidak tercantum dalam data dan sistem administrasi kependudukan Kabupaten Mojokerto. Sehingga terpaksa dicoret dari daftar penerima BST senilai Rp600 ribu selama tiga bulan itu. Namun pohaknya memastikan pencoretan tersebut tidak banyak mereduksi dari total 18 ribu KPM yang sudah diverifikasi.

“Daftar penerima di tahap pertama nanti bisa dievaluasi atau dikoreksi kembali saat penyaluran di tahap kedua, ini tergantung dari perkembangan dan situasi pandemi Covid-19 beberapa bulan ke depan sehingga ada kemungkinan penambahan maupun pengurangan data calon penerima BST yang bersumber dari hasil refocusing APBD pemkab itu,” katanya.

Saat ini pemkab masih berupaya untuk mempercepat penyaluran tahap pertama. Tidak hanya itu, peluang menambah jumlah penerima BST juga masih terbuka. Di mana, pemkab juga belum menyalurkan bansos tunai yang sudah dijatah Pemprov Jatim. Informasi yang diterima, pemkab mendapat kuota sebanyak 25 ribu KPM.

“Bansos tunai dari pemprov sebesar Rp200 ribu untuk tiga bulan itu. Kami masih mengusahakan BST pemkab dulu, baru setelah itu yang dari provinsi. Penyaluran BST pemkab bisa dipercepat mulai pekan depan dengan menggunakan metode Virtual Account bekerja sama dengan bank swasta. Insya Allah minggu depan mungkin sudah mulai penyaluran tahap pertama,” tegasnya.

Metode tersebut digunakan, lanjut mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto ini, agar penyalurannya bantuan tersebut tepat sasaran sampai ke tangan penerima. Nantinya penyaluran akan didampingi pemerintah desa (pemdes) masing-masing yang sejak awal telah mengusulkan daftar penerima BST pemkab.[tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar