Politik Pemerintahan

Pilkada Malang 2020

Bantuan PKH Diduga Jadi Alat Kampanye, Penerima Diminta Pilih Calon Tertentu

Malang (beritajatim.com) – Warga miskin penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) diduga jadi ajang komoditas politik Pilkada Kabupaten Malang. Hal ini terjadi di Dusun Mulyosari, Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Sabtu (5/12/2020).

Kejadian ini diketahui warga setempat ketika penerima PHK, justru dipaksa memilih salah satu Paslon di Pilbup Malang nomer urut 2 Lathifah Shohib dan Didik Budi Muljono (LADUB).

“Lokasi kejadiannya ada di Dusun Mulyosari RT 31/RW 32, Desa Harjokuncaran. Ada juga kejadian serupa yakni di RT 32/ RW 09. Penerima PKH disuruh ambil Bantuan PKH tapi diintimidasi agar mencoblos nomor urut 2. Padahal itu kan beras bantuan, lalu dikasih stiker bergambar calon nomer urut 2,” tegas Ismail, warga Desa Harjokuncaran yang mendapati kejadian itu, Sabtu (5/12/2020).

Ismail yang juga relawan SANDI di desa setempat itu menegaskan, pemberi PKH atas nama Hudaifah. Hudaifah adalah Ketua Kelompok PKH Dusun Mulyosari, Desa Harjokuncaran. “Kronologisnya begini, penerima PKH ini disuruh datang ke rumah Hudaifah selaku Ketua Kelompok PKH. Pas mengambil bantuan, warga penerima PKH justru diberi beras 5 sampai 10 kilogram dengan diintimidasi agar mencoblos Paslon nomer 2. Selain beras juga dikasih buah-buahan,” beber Ismail.

Ismail mengaku keterangan itu ia dapat setelah mendatangi rumah warga penerima PKH atas nama Suli dan Siani. “Pak Suli dan Bu Siani siap menjadi saksi. Karena dipaksa mencoblos nomer 2 ketika mengambil bantuan. Ada semacam intimidasi dari Ketua Kelompok PKH. Padahal itu kan bantuan dari pemerintah pusat,” sesal Ismail.

Atas kejadian itu, Ismail dan para saksi yakni Slamet, Muksin dan Kholik sudah memberitahukan kejadian ini ke Tim SANDI. “Nantinya akan dilaporkan ke Bawaslu. Karena bantuan beras PKH juga diikuti pemberian stiker gambar Paslon nomer urut 2. Saksi bahkan diancam kalau tidak nyoblos nomer urut 2 tidak lagi dapat bantuan PKH,” papar Ismail.

Sementara itu, Hudaifah, Ketua Kelompok PKH Dusun Mulyosari, Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang diduga memberikan beras PKH dengan diselipi gambar Paslon LADUB saat ditelpon beberapa kali belum ada sambungan. Beberapa pertanyaan beritajatim.com di melalui pesan whattsap juga belum dijawab.

Tim Pemenangan LADUB Membantah
Tim Pemenangan Pasangan LADUB membantah kabar soal paksaan terhadap warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mencoblos Paslon nomor urut 2 tersebut. Juru Bicara Paslon Ladub, M Anas Muttaqin mengatakan, pemilik instrumen bantuan PKH sejatinya ada di domain Pemerintah mulai pusat, daerah hingga Pemerintah Desa.

Sehingga, kata Anas, tidak mungkin tim pemenangan LADUB mampu melakukan pemaksaan terhadap penerima PKH. “Pihak kami tidak ada akses atau instrumen kepada PKH, jadi sangat tidak mungkin itu dilakukan oleh tim pemenangan Paslon Ladub,” Kata M Anas Muttaqin, Sabtu (5/12/2020).

Ia justru menjelaskan bantuan PKH sempat menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena memang rawan disalahgunakan terutama oleh calon petahana apalagi pada jelang Pilkada 9 Desember.

“Bisa jadi upaya itu untuk melemahkan Paslon Ladub. Seolah warga yang menerima PKH dipaksa untuk memilih Paslon Ladub. Padahal kami tidak sedikitpun memiliki akses ke PKH karena sekali lagi itu ranah Pemerintah Pusat, daerah dan juga aparat pemerintah tingkat desa,” bebernya.

Anas mewakili Paslon Ladub berharap agar kampanye Paslon yang tinggal satu hari digunakan dengan baik oleh seluruh Paslon dengan cara menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat.

“Besok kita sudah memasuki hari tenang di Pilkada dan Paslon Ladub berharap Pilkada bisa berjalan dengan sukses dan melahirkan pemimpin baru yang membawa harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Malang,” pungkasnya. [yog/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar