Politik Pemerintahan

Bantuan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 di Jatim Diluncurkan Awal Ramadan

Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak

Surabaya (beritajatim.com) – Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak sangat berharap agar bantuan untuk menangani dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 di Jatim bisa segera diluncurkan pada akhir April atau awal Ramadan.

“Pendistribusian bantuan akan kami lakukan secepat mungkin. Kami tahu masyarakat sedang butuh saat ini. Potensi masyarakat di Jatim yang rentan terdampak ekonomi bisa jadi lebih banyak di luar data pemerintah pusat,” kata Emil kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (9/4/2020) malam.

Penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi virus corona terus dimatangkan Pemprov Jatim. Terlebih, proyeksi kebutuhan anggaran untuk penanganan secara komprehensif senilai Rp 2,384 triliun telah disepakati oleh pimpinan DPRD Jatim.

Pihaknya telah melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait warga masyarakat yang berhak mendapat bantuan bersifat komplementer dari Pemprov Jatim.

Mengingat, saat ini terdapat 15,2 juta warga Jatim yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 150 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan.

“Informasi terbaru yang kami dapat, pemerintah pusat menambah sasaran penerima BPNT sebanyak 4,8 juta orang se-Indonesia. Sedangkan khusus Jatim mendapat tambahan 1,042 juta orang penerima BPNT mulai April, dan nilainya ditambah Rp 50 ribu menjadi Rp 200 ribu per KPM per bulan,” jelasnya.

Padahal kata Emil, estimasi awal jumlah warga terdampak pandemi Covid-19 di Jatim mencapai 3,88 juta orang. Artinya, dari DTKS warga Jatim yang belum tercover program BPNT tinggal 840 ribuan Kepala Keluarga (KK). “Sebanyak 840 ribu KK inilah yang akan menjadi fokus sasaran program penanganan dampak sosial ekonomi yang akan dihandle Pemprov Jatim dan kabupaten/kota di Jatim,” tutur mantan Bupati Trenggalek ini.

Ia mengakui, warga perkotaan yang terdampak pandemi Covid-19 bebannya lebih berat dibanding warga yang tinggal di pedesaan. Alasannya, warga di pedesaan masih memiliki akses sektor pertanian, sehingga masih bisa produksi.

“Penentuan kriteria warga masyarakat yang akan mendapat bantuan suplement dari Pemprov Jatim ini perlu gerak cepat, karena ada keterbatasan waktu supaya segera dilaksanakan,” tuturnya.

Sementara untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), lanjut Emil juga terus dilakukan identifikasi sasaran dengan bekerjasama stakeholder terkait serta dengan Pemkab/Pemkot di seluruh Jatim.

“Sasaran non DTKS ini juga penyaluran bantuannya akan bersinergi dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang sudah memiliki data DTKS untuk penyaluran program BPNTselama ini. Bentuknya adalah bantuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok,” pungkasnya. [tok/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar