Politik Pemerintahan

Bansos Bergambar Bupati Petahana, Bawaslu Jatim: Hanya di Jember

Bansos untuk Covid-19 Bergambar Bupati Jember Petahana

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur belum menemukan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 dengan kemasan bergambar kepala daerah di provinsi tersebut, kecuali di Kabupaten Jember.

“Sejauh ini baru di Kabupaten Jember yang kami pantau ada semacam penempelan gambar pihak yang kemarin mendaftarkan diri menjadi calon independen di KPU, pada beras bantuan pemerintah untuk masyarakat dalam rangka pencegahan Covid-19,” kata Nur Elya Anggraini, salah satu komisioner Bawaslu Jatim, Senin (4/5/2020).

Elya mengatakan, Bawaslu sudah mengeluarkan imbauan agar tidak ada politisasi terhadap bantuan terkait penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah.

“Artinya kalau memang bantuan itu bersumber dari APBN, maka harus dikatakan itu dari APBN. Kalau memang bantuan pencegahan Covid-19 itu berasal dari APBD, maka harus dikatakan itu dari APBD. Tidak kemudian dipolitisasi seolah-olah itu bantuan personal bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, atau pun pihak-pihak yang kemarin mendaftarkan diri melalui jalur independen,” katanya.

Bawaslu mencoba mencegah adanya pihak-pihak yang mempolitisasi bantuan pada masa pandemi ini untuk arena kontestasi elektoral. “Bagaimana jika terjadi, apakah bisa dijerat regulasi? Hari-hari ini kita sedang mengalami stuck tahapan. Tahapan sedang ditunda, sedang postpone, sehingga segala sesuatu berkaitan regulasi tahapan maka berhenti pada saat itu juga,” kata Elya.

Bawaslu juga sedang menanti peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), setelah DPR RI dan pemerintah sepakat pemilihan kepala daerah ditunda sampai Desember 2020.

“Imbauan Bawaslu ini untuk mencegah potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi. Salah satu tugas Bawaslu adalah mencegah sedini mungkin potensi terjadinya pelanggaran. Dalam masa-masa ini, potensi tersebut muncul,” kata Elya.

Kemasan beras bergambar bupati dan wakil bupati Jember ini membuat DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke kantor Badan Urusan Logistik setempat, Rabu (29/4/2020) kemarin. Parlemen meminta kepada Bulog untuk tak lagi menggunakan karung bergambar bupati dan wakil bupati untuk mengemas beras bantuan sosial penanganan Covid-19.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, parlemen menghormati Bulog sebagai lembaga vertikal. “Harapan saya, jangan sampai ini jadi viral, jadi sorotan seperti di Klaten kemarin: hanya gara-gara hand sanitizer ada stiker bupati. Sampai gubernur berkomentar. Saya tidak ingin ini terjadi di Jember,” katanya, mengingatkan bahwa APBN berasal dari kontribusi masyarakat Indonesia.

Kepala Bulog Jember Jamaluddin menjelaskan, sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2020, masing-masing kabupaten mendapat jatah 100 ton beras untuk cadangan penanganan bencana alam setiap tahun.

Pemerintah daerah bisa mengajukan bantuan itu dengan persyaratan surat tanggap darurat dari bupati, surat kuasa bupati kepada Dinas Sosial untuk pengambilan ke Bulog, nama dan alamat penerima, dan surat tanggung jawab bupati karena membagikan langsung kepada masyarakat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Gatot Triyono sempat menyampaikan, kemasan beras itu tak hanya menampilkan gambar Bupati Faida, tapi juga Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief.

“Ada lambang pemda, burung garuda, bupati, dan wakil bupati. Dan itu dikembalikan ke masyarakat Jember terkait dampak Covid-19. Yang penting peruntukannya sesuai peraturan menteri sosial, dan pemasangan gambar juga tidak ada larangan,” katanya.

Jadi tidak ada unsur politisasi? “Insya Allah tidak, karena di situ kan tidak hanya bupati, ada wakil bupati,” kata Gatot. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar