Politik Pemerintahan

Baliho Surat Gubernur Soal Pemberhentian Bupati Jember Dipasang di Depan Pendapa

Jember (beritajatim.com) – Sejumlah warga memasang baliho bergambar surat saran pemberhentian Bupati Faida dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di taman seberang Pendapa Wahyawibawa, Kabupaten Jember. Jawa Timur, Senin (1/12/2020).

Baliho berukuran tinggi tiga meter dan lebar empat meter. “Kami pasang di depan pendapa, karena baliho yang kami pasang di Kecamatan Jenggawah dirusak sekelompok orang, teman-teman semakin termotivasi memasang di sejumlah tempat. Kami sepakat memasang di pusat kota,” kata Kustiono Musri, Koordinator Gerakan Reformasi Jember.

Pendapa terletak di alun-alun yang merupakan pusat keramaian. “Kami ingin itu diketahui publik Jember, bahwa itu surat dokumen resmi negara dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang isinya terkait pelanggaran-pelanggaran oleh Bupati Faida. Publik Jember harus paham itu,” kata Kustiono.

Selain di pendapa, Gerakan Reformasi Jember memasang baliho yang sama di Pasar Tanjung dan di Kecamatan Tanggul. “Teman-teman minta baliho dipasang di 31 kecamatan,” kata Kustiono.

Gerakan Reformasi Jember tidak berpikir apakah baliho akan dirusak. “Yang penting bagi kami itu dibaca publik. Masa saya harus berpikir semuanya? Apa yang bisa kami lakukan adalah menyosialisasikan itu melalui baliho. Bisa jadi masyarakat sekitar yang merasa itu penting akan ikut menjaga keamanan baliho itu dari perusakan tanpa kami minta. Kalau ada yang merusak, ini jadi pertanyaan, kenapa takut dengan kebenaran,’ kata Kustiono.

Sebelumnya diberitakan, Inspektur Pemerintah Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera membenarkan jika gubernur menyarankan pemberhentian Bupati Faida, tertanggal 7 Juli 2020. Surat sudah masuk ke meja Mendagri. “Dan itu kewenangan Mendagri. Belum ada jawaban apapun dari Mendagri. Ibu (Khofifah) sudah memberikan bola ke Mendagri,” katanya, Minggu (15/11/2020).

Helmy juga menegaskan jika surat itu bukan bocor. “Surat itu sudah Juli lalu. Ketika keluar itu bukan bocor. Kalau itu harus dikonsumsi masyarakat ya tidak apa-apa,” katanya.

Surat gubernur itu berjudul Surat Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Surat Mendagri Nomor 700/12429/SJ dan Permasalahan Penyusunan APBD Tahun 2020 Kabupaten Jember. Dalam surat itu disebutkan, adanya beberapa permasalahan di Jember. Pertama, hingga 7 Juli 2020, surat rekomendasi Mendagri tertanggal 11 November 2019 menyangkut pencabutan belasan surat mutasi dan puluhan peraturan bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) belum juga dijalankan.

Kedua, penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Bupati Faida yang sering terlambat. APBD 2017 ditetapkan pada 30 Januari 2017, APBD 2018 ditetapkan pada 19 April 2018, APBD 2019 ditetapkan pada 3 Desember 2018, APBD 2020 belum ditetapkan hingga 25 Juni 2020.

Menurut evaluasi Pemprov Jatim, keterlambatan tersebut disebabkan hubungan kemitraan antara Bupati Faida dengan DPRD Jember yang tidak harmonis. Bupati juga cenderung mengabaikan hak-hak DPRD Jember. Penetapan APBD lebih disebabkan intervensi dari berbagai pihak dan pejabat berwenang.

Ketiga, belum ditetapkannya Peraturan Daerah APBD Jember 2020. APBD Jember pun akhirnya dilaksanakan dengan payung hukum Peraturan Bupati Nomor 3 tertanggal 3 Januari 2020 untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat.

Namun dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim menilai banyak terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang membatasi prioritas APBD untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat, dan pembatasan pengeluaran setiap bulan sebesar seperdua belas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

Persoalan lainnya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember yang mendapat opini disclaimer, karena Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menelusuri lebih lanjut laporan keuangan di antaranya validitas, kelengkapan, dan keabsahan bukti pertanggungjawaban/

Terakhir, permasalahan hubungan antara Bupati Faida dengan DPRD Jember yang tidak harmonis. Ini dibuktikan dengan ketidakhadiran Bupati Faida pada rapat hak interpelasi 27 Desember 2019, rapat hak angket pada 12, 16, dan 18 Maret 2020, sidang paripurna dalam jaringan 9 April 2020 yang membahas lima rancangan peraturan daerah, dan DPRD Jember tidak dilibatkan dalam pembahasan refocussing dan realokasi anggaran penanganan dampak Covuid-19.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Kemendagri pada 7 Juli 2020, Faida menjelaskan bahwa tidak ada persoalan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jember terkait dengan APBD 2020. “Sampai saat ini saya melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan publik berdasarkan APBD yang telah disusun, berdasarkan pasal 313 ayat 1 UU Pemda melalui peraturan Bupati nomor 3 tahun 2020, dengan demikian secara prosedural dan subtansi tidak ada maladministrasi,” ujarnya.

Faida menegaskan bahwa dirinya telah menindaklanjuti rekomendasi dari Kemendagri, salah satunya yaitu telah mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK pada tanggal 3 Januari 2019 dan memberlakukan kembali Perbup KSOTK pada tanggal 31 Desember 2020.

“Saya telah mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK pada tanggal 3 Januari 2019 dan memberlakukan kembali Perbup KSOTK pada tanggal 31 Desember 2020 setelah gubernur melakukan evaluasi Peraturan Bupati KSOTK tersebut. Dengan demikian Perbup tentang KSOTK perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jember telah sesuai dengan struktur dan nomenklatur,” terangnya. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar