Politik Pemerintahan

Bakal Cakades Petahana di Mojokerto Wadul DPRD

Mojokerto (beritajatim.com) – Bakal calon kepala desa (Cakades) yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) memprotes Peraturan Bupati Mojokerto No 83 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bakal Cakades menganggap Peraturan Bupati (Perbup) tersebut menyulitkan mereka untuk maju kembali sebagai Cakades di daerahnya masing masing. Ini disampaikan saat audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Komisi I DPRD kabupaten Mojokerto di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.

Sekretaris AKD Kabupaten Mojokerto, Anton Fatkhurrohman, mengatakan, Pemkab Mojokerto harus segera melakukan perubahan isi Perbup tersebut. “Kami berharap, Perbup tentang petunjuk pelaksanaan pilkades serentak segera direvisi,” ungkapnya, Senin (5/8/2019).

Masih kata Kepala Desa (Kades) Bangsal ini, agar Perbup lebih demokratis dan mencerminkan rasa keadilan bagi Kades petahana. Salah satu isi Perbup yang dianggap merugikan bagi Kades lainnya, adalah metode seleksi tambahan dengan menggunakan scoring terhadap peserta bakal Cakades.

“Metode scoring jelas tidak menguntungkan bagi kami selaku petahana, karena kami bisa tereliminasi dengan mudah oleh calon kepala desa yang berpendidikan lebih tinggi dan berusia lebih muda dari kami,” katanya.

Menanggapi keluhan AKD, Kepala Kagian (Kabag) hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mojokerto, Tatang Marhendrata mengatakan, pelaksaan Pilbup tidak mengalami kendala pada tahun lalu sebelumnya. “Pasti ada masalah lain yang belum kami ketahui,” ujarnya.

Masih kata Tatang, untuk itu pihaknya akan mempelajari dan mengkaji lagi Perbup tersebut dengan Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi. Pihaknya akan menunggu keputusan dan kebijakan selanjutnya dariĀ Pemkab Mojokerto.[tin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar