Politik Pemerintahan

Awey: Hibah Kekayaan Daerah Mesti Mengikuti Prinsip Transparansi

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vinsensius Awey mengungkapkan jika hibah kekayaan daerah mesti mengikuti prinsip transparansi. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya harus meminta persetujuan DPRD.

Hal itu ia ungkapkan terkait polemik hibah yang akan dilakukan Pemkot Surabaya kepada jajaran Kepolisian. Sepanjang pengetahuannya, Pemkot Surabaya belum menyampaikan niat hibah tanah/bangunan di tiga Kecamatan yang bakal diperuntukkan sebagai Mapolsek.

Walau demikian, Awey meyakini kalau Pemkot Surabaya tidak akan menerobos aturan main kekayaan daerah yang dihibahkan. “Ketentuan yang berlaku harus sepengetahuan dewan. “Pemkot tidak akan ceroboh-lah dalam hal ini,” tegas politisi Partai Nasdem ini.

Senada dengan Awey, anggota Komisi C lainnya Mochammad Machmud juga belum menerima informasi adanya hibah tiga aset daerah kepada Polda.

Menurutnya, kalau rencana itu benar-benar dieksekusi, mestinya Pemkot berlaku transparan dalam melepas kekayaan daerah kepada pihak lain. “Saya tidak tahu. Coba tanya ke Banggar (badan anggaran),” tutur politisi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Anggota Banggar DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansyur mengaku sudah mengetahui rencana hibah aset daerah kepada Polda Jatim. Hanya saja, dirinya belum menerima usulan resmi permohonan persetujuan hibah dari Pemkot. Menurutnya, pelepasan aset daerah harus ada payung hukumnya, dalam hal ini peraturan daerah (perda).

“Belum ada resminya. Tetapi yang namanya pelepasan daerah itu harus ada payung hukum perdanya yang disahkan bersama-sama DPRD. Hingga saat ini belum ada usulan dari Pemkot,” ungkap politisi PKB ini.

Menurut Mazlan, hibah tiga aset daerah dari Pemkot Surabaya kepada Polda Jatim masih sebatas pertemuan antara dua penjabat tinggi masing-masing institusi. Jika benar nantinya rencana itu dijalankan, dia meyakini Pemkot bakal meminta persetujuan wakil rakyat. “Hibah itu kan masih pertemuan wali kota dan kapolda. Nanti bisa diusulkan melalui RAPBD Perubahan oleh Pemkot,” papar Mazlan. [ifw/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar