Politik Pemerintahan

Auditor BPK dan Opini WTP Bisa ‘Dibeli’? Ini Jawabannya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim mengadakan Media Workshop 'Apa Di Balik Opini?' di Hotel The Alana Surabaya, Rabu (6/11/2019). 

Surabaya (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim mengadakan Media Workshop ‘Apa Di Balik Opini?’ di Hotel The Alana Surabaya, Rabu (6/11/2019).

Acara workshop yang dihadiri puluhan wartawan media cetak dan elektronik ini menghadirkan dua pembicara utama. Yakni, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim, Harry Purwaka dan Kepala Subauditorat Jawa Timur II di BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Rusdiyanto.

Narasumber menjelaskan alur pemeriksaan keuangan hingga keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Apakah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau unqualified, wajar dengan pengecualian (WDP) atau qualified, tidak wajar atau adverse dan TMP (disclaimer).

Dalam sesi tanya jawab dengan media, ada pertanyaan apakah auditor BPK dan opini WTP bisa ‘dibeli’?

“Kami harap mudah-mudahan tidak ada yang bisa ‘dibeli’, tapi kembali juga kepada manusianya masing-masing. Kalaupun ada yang menyimpang itu berarti oknum,” tegasnya.

Harry juga menjelaskan, jika ada laporan pemeriksaan keuangan yang belum terkonfirmasi (masih konsep) dan bisa diperbaiki dengan bukti dokumen yang dibutuhkan pemeriksa, opini bisa berubah.

“Kadang tim auditor atau pemeriksa di lapangan susah bertemu orang yang diperlukan untuk pemeriksaan. Kalau sudah bertemu, kadang dokumen yang mendukung perjalanan dinas juga belum ada,” tuturnya.

Rusdianto menambahkan, temuan pemeriksaan sifatnya masih konsep atau belum diklarifikasi. Nantinya, BPK akan memanggil dinas/badan/biro terkait ntuk dimintai tanggapan soal temuan dari pemeriksaan keuangan.

“Semisal, ketika diminta SPJ perjalanan dinas, tapi tidak bisa memberikan saat pemeriksaan. Tapi saat proses klarifikasi, akhirnya SPJ perjalanan bisa diberikan. Kami akan uji kembali itu SPJ benar atau fiktif. Sekarang ada namanya e-audit, BPK kerja sama dengan perusahaan maskapai penerbangan. Kami tahu apa itu tiket pesawat fiktif atau tidak,” imbuhnya.

Mengenai kemungkinan opini WTP bisa ‘dibeli’, dia menjawab, “Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kami sudah siapkan sebuah sistem untuk mencegah penyimpangan itu. Tapi sebagus apapun sistemnya, jika tetap ada oknum menyimpang, kami akan tindak tegas.

Ada namanya Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) bagi pemeriksa atau pimpinan BPK yang melanggar kode etik, akan diproses di MKKE,” pungkasnya. (tok/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar