Politik Pemerintahan

Audiensi, GMNI Desak DPRD Kota dan Kabupaten Mojokerto Tolak RUU Omnibus Law

Audiensi DPC GMNI bersama DPRD Kota dan Kabupaten Mojokerto di Gedung Graha Wicesha Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Perwakilan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mojokerto melakukan audiensi bersama DPRD Kota Mojokerto dan DPRD Kabupaten Mojokerto di Gedung Graha Wicesha Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. Dalam audiensi tersebut menghasilkan penandatanganan Komitmen Bersama agar DPRD menolak adanya rancangan produk hukum omnibus law.

Sebanyak 12 orang perwakilan mahasiswa langsung ditemui anggota DPRD Kabupaten Mojokerto yakni Ketua Komisi I, Kusairin, Wakil Ketua Komisi I, Rindahwati, Wakil Ketua Komisi IV, Evi Kusumawati dan Wakil Ketua Komisi IV, Amirudin serta dari DRPD Kota Mojokerto yakni Wakil Ketua DPR Kota Mojokerto, Sony Basuki Rahadjo.

Ketua DPC GMNI Mojokerto, Tiar Geseng Gumilang mengucapkan terima kasih telah menerima DPC GMNI Mojokerto untuk menyampaikan aspirasi terkait omnibus law, PKS dan mineral dan batu bara (Minerba). “Kami berharap perwakilan kami di Mojokerto bersama-sama berfikir dalam kajian persoalan ini,” ungkapnya, Kamis (6/8/2020).

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) omnibus law, DPC GMNI Mojokerto menilai banyak pasal-pasal yang harus dirubah. Ini lantaran dalam pasal-pasal tersebut tidak berpihak dengan para pekerja sehingga karena alasan tersebut DPC GMNI mendesak DPRD agar menolak adanya rancangan produk hukum omnibus law.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto, Kusairin mengatakan, sebagai wakil rakyat dipastikan sejalan dengan keinginan rekan-rekan mahasiswa dari DPC GMNI Mojokerto. “Aspirasi rekan-rekan mahasiswa akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Evi Kusumawati. “DPRD Mojokerto sepakat menolak bersama mahasiswa GMNI Mojokerto terkait dengan RUU Omnibus Law namun untuk tuntutan agar disahkan RUU PKS hingga saat ini kami belum bisa memastikan hal itu mengingat masih pro kontra,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut menghasilkan penandatanganan Komitmen Bersama antara Ketua DPC GMNI Mojokerto dan DPRD Kota serta Kabupaten Mojokerto. Yang isinya, DPRD segera melaksanakan pleno musyawarah untuk merumuskan dan memutuskan jika semua DPRD Kota serta Kabupaten Mojokerto menolak adanya rancangan produk hukum omnibus law.

DPRD segera melaksanakan pleno musyawarah untuk merumuskan dan memutuskan jika DPRD Kota serta Kabupaten Mojokerto menyepakati dan menekan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PKS. DPRD Kabupaten Mojokerto mengawal betul segala bentuk perusakan dan galian yang tidak bertanggung jawab di Mojokerto.

DPRD Kota Mojokerto segera membentuk pansus transparansi penggunaan anggaran penanggulangan virus Covid-19 di Kota Mojokerto dan DPRD Kota serta Kabupaten Mojokerto melaporkan ke DPR RI sebagai bahan pertimbangan pembahasan ataupun pemutusan omnibuslaw dan UU PKS. Komitmen tersebut harus dilaporkan kepada masyarakat dalam jangka waktu dua minggu setelah di tanda tangani. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar