Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Atribut Pelantikan Kades Disoal DPRD Gresik

Gresik (beritajatim.com) – Prosesi pelantikan kepala desa (kades) secara serentak pada 20 April 2022 lalu rupanya menimbulkan polemik. Komisi Dewan Gresik mempersoalkan penarikan atribut yang wajib dibeli oleh kades senilai Rp 900 ribu saat pelantikan.

Ketua Komisi I DPRD Gresik Muchamad Zaifudin menuturkan, pihaknya menerima aduan dari beberapa kades terkait hal tersebut. Apalagi, jika ditotal dengan jumlah 48 kades yang dilantk, biaya tersebut mencapai Rp 42,3 juta.

“Yang menjadi pertanyaan, mengapa tidak dimasukkan ke dalam anggaran pelantikan melalui APBD. Padahal hal itu juga merupakan kegiatan resmi dari Pemkab Gresik,” tuturnya, Kamis (12/05/2022).

Politisi Gerindra itu menambahkan, biaya pelantikan yang digelar di halaman parkir Pemkab Gresik itu mencapai Rp 130 juta bersumber dari APBD. Rinciannya, meliputi kebutuhan perlengkapan, konsumsi, dokumentasi hingga kebutuhan seremonial lainnya.

“Memang apa tidak ada anggaran untuk membeli atribut yang wajib dibeli oleh kades yang dilantik,” imbuhnya.

Kendati demikian, lanjut Zaifudin, hal tersebut bukan pada nominal kecil atau besarnya anggaran yang digunakan. Tapi justru menimbulkan kesan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) jualan atribut. Budaya ini tentu tidak baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Gresik, Nur Salim mengatakan, pihaknya akan melengkapi data dan keterangan yang diminta oleh pihak legislatif dalam pertemuan mendatang.

“Kami segera berkoordinasi dengan pimpinan terkait adanya pembian atribut kades sewaktu pelantikan,” ungkapnya.

Sementara itu secara terpisah, Plt DPMD Gresik menjelaskan anggaran pelantikan kades memang tidak mencantumkan kebutuhan atribut pelantikan. Apalagi, perencanaan anggaran sudah dilakukan pada tahun lalu.

“Kami sudah mensosialisasikan hal tersebut kepada para kades sebelum dilantik. Mayoritas menyepakati dan tidak terjadi permasalahan,” paparnya.

Termasuk lanjut dia, perihal kebutuhan dokumentasi saat prosesi pelantikan. Para kades memang menghendaki hal tersebut sebagai dokumentasi pribadi dalam momen sakral tersebut.

“Jadi sudah sepakat. Kami berharap hal ini tidak menjadi multitafsir di kalangan masyarakat,” pungkas Suyono. [dny/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar