Politik Pemerintahan

Asosiasi Pedagang Sarang Walet Wadul ke Gubernur Jatim, Soal Apa?

Surabaya (beritajatim.com) – Asosiasi Peternak dan Pedagang Sarang Walet Indonesia (APPSWI) mengadu ke Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (24/4/2021).

Mereka mengadu karena banyak pelaku UMKM yang bergerak di industri sarang walet di Jatim terancam gulung tikar, karena rumitnya perizinan dan penggerebekan dari aparat kepolisian, akibat kurangnya sosialisasi aturan dari Kementerian Pertanian.

Ketua Umum APPSWI, Wahyudin Husein yang datang bersama sejumlah pengurus menjelaskan, kedatangannya ini dalam rangka meminta perlindungan dari aksi kepolisian yang menggerebek rumah industri sarang walet.

“Bagaimanapun kalau aturan itu atau aparat penegak hukum serta merta melakukan itu, kami akan terganggu sekali. Teman-teman mengeluh sekali, usaha-usaha UMKM yang karyawannya liima, sepuluh orang itu sekarang ini berhenti bekerja semua,” kata Wahyudin setelah bertemu Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (24/4/2021).

Wahyudin menerangkan, beberapa anggota APPSWI di Kota Surabaya digerebek dengan alasan tidak punya izin Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang dibuat Kementan, yakni nomor 11 tahun 2020, begitu juga dengan aturan turunannya.

“Mestinya kami ini sebagai asosiasi diberikan waktu untuk sosialisasi pembinaan begitu, jadi kemudian jangan serta merta terus kemudian aparat penegak hukum melakukan itu. Ya susah semua apalagi menjelang lebaran begini kita kan sulit,” terangnya.

APPSWI meminta waktu sekitar tiga sampai enam bulan untuk mensosialisasikan aturan dari Kementan dan memfasilitasi anggotanya untuk mengurus segala perizinan, sehingga Wahyudin juga berharap Gubernur Jatim dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Ini supaya tak melakukan penggerebekan karena ada sekitar ribuan karyawan industri sarang walet akan terancam tak dapat bekerja.

“Kami menduga bahwa terbitnya Kementan itu sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, kami menduga begitu. Karena akibatnya perijinan itu tidak pro UMKM, itu hanya bisa yang pengusaha kelas besar, yang UMKM ini akan mati semua padahal Jawa Timur ini ribuan puluhan ribu,” tuturnya.

Plt Kadis Peternakan Jatim, Muhammad Gunawan Shaleh yang menemui APPSWI bersama Gubernur Khofifah mengatakan, pihaknya akan melakukan permintaan tenggang waktu yang diperlukan asosiasi pengusaha UMKM sarang walet.

“Kami nanti juga sepakat akan berkirim surat ke Kementerian dalam rangka untuk pembinaan, meskipun kami secara lisan sebenarnya komunikasi dengan pusat sudah ada. Cuma nanti kita resminya akan dari apa yang diinginkan dari asosiasi nanti sampaikan kepada pusat,” pungkasnya. (tok/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar