Politik Pemerintahan

ASN Pemkab Jember Konsolidasi Dukung Surat Gubernur

Lima puluh orang pejabat melakukan konsolidasi di Aula PB Sudirman, Selasa (19/1/2021).

Jember (beritajatim.com) – Lima puluh orang pejabat melakukan konsolidasi di Aula PB Sudirman, Selasa (19/1/2021), menyusul terbitnya surat gubernur mengenai Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Informasi yang diterima beritajatim.com, semua kepala dan perwakilan organisasi perangkat daerah hadir, termasuk lurah. Ada sejumlah pejabat yang tidak hadir, namun sebagian sudah meminta izin kepada Sekretaris Daerah Mirfano.

Mirfano mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan menegaskan sikap dukungan terhadap surat gubernur yang ditandatangani pada 15 Januari 2021 bernomor 131/719/011.2/2021. “Jadi kami sepakat akan melaksanakan surat tugas tersebut,” katanya, usai pertemuan.

“Kedua, kami ingin mengakhiri dualisme, sehingga kami tidak ingin ada dampak gap satu pejabat dengan pejabat lainnya. Kami tetap satu korps yaitu korps ASN (Aparatur Sipil Negara),” kata Mirfano.

ASN jugaakan mengusulkan kepada Bupati Faida agar membatalkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021. Mereka juga menyarankan kepada Bupati Faida agar membatalkan peraturan tentang kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) organisasi perangkat daerah tahun 2021, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (19/1/2021).

Ada empat hal yang dikemukakan Gubernur Khofifah dalam surat itu.
1. Mengingat Bupati Faida adalah salah satu pasangan calon pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan akan mengakhiri masa jabatan pada 17 Februari 2021, maka dia tidak mempunyai kewenangan melakukan pergantian pejabat karena tidak ada izin dari Menteri Dalam Negeri.

2. Dengan memperhatikan pemberhentian sementara sekretaris daerah dan penunjukan pelaksana tugas tidak melalui persetujuan gubernur Jawa Timur, maka keputusan Bupati Faida tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas sekretaris daerah adalah cacat prosedur.

3. Mengingat Bupati Faida tidak mempunyai kewenangan dan adanya cacat prosedur dalam penetapan keputusan bupati Jember tentang pembebasan sementara dari jabatan sekretaris daerah, beberapa pejabat eselon II, III, IV, dan kemudian menunjuk pelaksana tugas, maka keputusan yang dimaksud tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Mengingat keputusan Bupati Faida tentang pembebasan sementara dari jabatan sekretaris daerah, beberapa pejabat eselon II, III, IV, dan kemudian menunjuk pelaksana tugas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka apabila terdapat kebijakan yang dilakukan para pelaksana tugas, maka kebijakan tersebut cacat hukum dan dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Gubernur Khofifah di pengujung suratnya meminta Bupati Faida agar segera menghentikan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat tersebut. Kebijakan yang dibuat, menurut Khofifah, agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar