Politik Pemerintahan

ASN Pemkab Jember Belum Terima Gaji

Jember (beritajatim.com) – Belasan ribu aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menerima gaji bulan Januari 2021. Gara-gara Jember belum memiliki anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang disahkan oleh pemerintah provinsi.

Mirfano, Sekretaris Daerah Jember yang diberhentikan oleh Bupati Faida, memperkirakan, ada 13 ribu lebih ASN yang belum menerima gaji. “Itu juga dengan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak),” katanya, Kamis (14/1/2021).

Ada dua mekanisme penganggaran daerah setiap tahun. Pertama, melalui peraturan daerah (perda) APBD yang dibahas dan disahkan bersama antara bupati dan DPRD Jember. Namun regulasi mengharuskan agar rancangan perda ini disetujui bersama paling lambat pada 30 November 2020.

Jika hingga akhir tahun 2020, perda APBD belum juga disetujui bersama, ada mekanisme kedua, yakni melalui peraturan kepala daerah (perkada). Bupati bisa mengajukan Perkada APBD 2021 kepada gubernur.

Namun perkada ini memiliki keterbatasan. Selain hanya bisa digunakan untuk membiayai hal-hal yang bersifat rutin dan mengikat seperti gaji dan uang operasional layanan masyarakat, besarannya setiap bulan dibatasi seperdua belas dari nominal total APBD tahun sebelumnya, yakni tahun anggaran 2020.

Problem di Jember saat ini adalah tidak adanya perda maupun perkada. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi sudah sempat mengontak Bagian Bina Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jatim. “Usulan perkada dari bupati ditolak, karena lampirannya persis perda APBD, gelondongan Rencana APBD,” katanya.

Gubernur meminta agar ada revisi. Perkada itu cukup mencantumkan anggaran wajib, rutin, dan mengikat saja, seperti gaji, biaya rekening air, telepon, listrik, bahan bakar minyak kendaraan dinas, dan semacamnya. “Perintah merevisi itu ditindaklanjuti hanya dengan mengubah surat pengantarnya. Lampirannya tetap,” kata Itqon.

Menurut Itqon, BPKAD Jatim menyarankan Pemkab Jember meniru Perkada APBD Situbondo. Jika ini tidak segera diselesaikan, maka dampaknya terhadap layanan publik. “Karena tidak ada uang di kas daerah. Mohon dengan sangat agar ini diselamatkan. Apakah tidak ada diskresi gubernur untuk bikin sekoci APBD? Untuk sekadar membayar gaji, air, listrik. Saya mohon dengan sangat agar diupayakan,” katanya.

“Tadi pagi saya telpon Kabid Bina Keuangan Kabupaten dab Kota BPKAD Provinsi Jatim. Beliau akan berkoordinasi dgn Biro Hukum Pemprov karena ini terkait proses pengundangan,” kata Itqon, Kamis sore. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar