Politik Pemerintahan

ASN Jember Minta Bupati Faida Batalkan Perkada APBD 2021

Jember (beritajatim.com) – Aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan mengusulkan kepada Bupati Faida agar membatalkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021.

“Karena ini menimbulkan keragu-raguan kepada seluruh pejabat untuk mencairkan anggaran. Dampaknya kalau ini tidak dibatalkan maka gaji akan tertunda terus. Kami tidak ingin itu,” kata Sekretaris Daerah Mirfano, usai acara pertemuan dengan puluhan aparatur sipil negara (ASN) di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Selasa (19/1/2021).

Setelah dibatalkan, Mirfano menyarankan agar Bupati Faida kembali mengusulkan Perkada tentang Rancangan Kas Belanja Mendahului APBD 2021 kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. “Sehingga yang kita usulkan hanya belanja wajib, mendesak, dan mengikat,” katanya.

Mirfano berbaik sangka, Bupati Faida akan memahami hal tersebut. “Karena sampai dengan sekarang, surat bupati tanggal 28 Desember 2020 (surat izin menetapkan Perkada APBD 2021) belum dijawab oleh Ibu Gubernur,” katanya.

“Kalau surat pertama kan sudah dijawab: direvisi gubernur. Kemudian ada surat lagi bupati soal izin menetapkan Perkada APBD 2021, dan sampai sekarang belum diizinkan oleh Ibu Gubernur,” kata Mirfano.

Pemprov Jatim mengembalikan naskah Perkada APBD Jember 2021 pada 29 Desember 2020. Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono disebutkan, bahwa perkada tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 91.

Selain itu, Heru Tjahjono juga mengingatkan dalam suratnya, bahwa jika penetapan APBD mengalami keterlambatan, maka ada dua hal yang harus dirujuk. Pertama, Pasal 110 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerlntah Nomor 12 Tahun 2019.

Di sana disebutkan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran setiap bulan tersebut dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Pasal 105A ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Di sana disebutkan, pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pemprov Jatim lantas meminta agar Bupati Faida bersama DPRD Kabupaten Jember mempercepat proses pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, Bupati Faida diminta segera menetapkan peraturan kepala daerah mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. Namun anggaran dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Menurut Mirfano, sejauh ini belum ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencairkan APBD 2021 sesuai perkada. “Karena seluruh kepala OPD ragu-ragu melaksanakan itu,” katanya. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar