Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

ASN Disorot, DPRD Jember: Perlu Aplikasi Penilaian Kinerja

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni [foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – Kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tengah disorot publik, menyusul rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021. Tercatat serapan hingga saat ini baru mencapai 60 persen.

“Kinerja OPD dan ASN hari ini sangat disorot oleh masyarakat, mengingat mereka adalah garis depan pelaksana janji-janji bupati,” kata Feni Purwaningsih, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sidang paripurna penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, di gedung DPRD setempat, Kamis (18/11/2021).

Salah satu yang dikritik PKS adalah keseriusan OPD saat membahas APBD 2022. Sebagian pejabat OPD diminta pulang karena tidak membawa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

“Perlu adanya introspeksi dari OPD untuk lebih siap dan serius dalam melakukan rapat dan pembahasan dengan wakil rakyat, misal jika hanya membawa rangkuman RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang ada di KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementar) untuk apa hadir ke forum?” kata Feni.

David Handoko Seto, juru bicara Fraksi Nasdem, melihat masih banyak pihak yang belum memahami cara mengimplementasikan slogan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi.

“Aspirasi rakyat yang dititipkan kepada pemerintah melalui reses DPRD, musyawarah rencana pembangunan, serta melalui saluran yang lain hendaknya menjadi salah satu komitmen Pemkab Jember untuk tidak ditunda-tunda pelaksanaannya, dan juga dilakukan berkelanjutan seiring program pembangunan berbasis APBD,” katanya.

Feni menekankan, akselerasi kerja Pemkab dan OPD wajib dilakukan untuk meraih prestasi-prestasi yang membanggakan masyarakat Jember. PKS ingin APBD 2022 dijalankan dengan kerja keras sejak Januari supaya agenda berjalan sesuai jadwal dan serapan anggaran menjadi maksimal.

“Kami juga menyerukan kepada pemkab untuk memberi ruang partisipatif kepada para pegiat di kemasyarakatan yang berprestasi mengharumkan nama daerah dengan kesempatan kolaborasi menjalankan agenda-agenda daerah,” kata Feni.

Tabroni, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, upaya percepatan penyerapan anggaran, baik APBD 2021 maupun pada APBD 2022 sangat penting untuk mempercepat kebangkitan ekonomi dan kesehatan di Kabupaten Jember. “Karenanya, Bupati harus mampu menjadi leader yang efektif dan mempunyai alat kontrol yang jelas atas kinerja masing-masing OPD. Kepala OPD yang masih dirangkap di beberapa OPD harus segera diisi, agar semua program dapat dijalankan secara efektif,” katanya.

Salah satu cara agar serapan berjalan adalah memantau kinerja OPD dan ASN dengan aplikasi digital. “Aplikasi penilaian kinerja OPD dan ASN ini bukan berbasis presensi, tetapi kinerja dan aktivitas, dan bisa diakses DPRD maupun masyarakat,” kata Feni. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar