Politik Pemerintahan

Apresiasi Kejaksaan, Ketua DPRD Jember Pilih Tunggu Keputusan Mendagri

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengapresiasi upaya kejaksaan negeri untuk memediasi dirinya dengan Bupati Faida kemarin. Namun dia lebih memilih menunggu keputusan resmi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terkait persoalan birokrasi dan buntunya pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Itqon mengaku ditelepon Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima Idwan Mariza, Minggu (21/6/2020) petang. “Pak Kajari dapat surat dari Jaksa Agung, kodenya R. Mungkin rahasia. Intinya surat itu meminta Kajari memediasi Bupati dan Ketua DPRD Jember yang hubungannya tidak harmonis,” katanya, Jumat (26/6/2020).

Itqon menegaskan, tak ada masalah personal dengan Bupati Faida. “Namun ternyata dalam statement-nya di surat kabar, bupati malah mendiskreditkan DPRD. DPRD tukang stempel, tinggal tanda tangan saja. Sejak itu saya menganggap, sudah kurang relevan ketemu bupati kalau tujuannya islah,” katanya.

“Terlebih lagi, ada fasilitasi di Badan Koordinator Wilayah V, disaksikan tim dari gubernur, ternyata urusan APBD deadlock. Seandainya tidak deadlock, mungkin masih relevan ketemu bupati untuk menyelamatkan Peraturan Daerah APBD Jember. Itu sudah diketahui semua orang dan ada berita acaranya juga. Informasi itu sudah tersebar ke mana-mana, bahwa APBD sudah deadlock. Pemkab tidak bersedia membahas Perda APBD,” kata Itqon.

Itqon kemudian menghubungi Prima dan menyatakan tak bisa bertemu bupati, karena sudah tak relevan lagi pasca buntunya mediasi oleh Pemprov Jatim. Apalagi, ia masih harus bertemu tim Pemprov Jatim, Kamis (25/6/2020) sore itu. “Bagaimana pun gubernur ini wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Saya harus taat dan patuh. Alhasil saya tak bisa bertemu bupati,” kata Itqon.

Bupati Faida (dok humas)

Bupati Faida sendiri terlanjur hadir di kantor Kejaksaan Negeri Jember sore kemarin. Akhirnya ia pulang tanpa memberikan keterangan apapun kepada wartawan.

Itqon menyatakan, parlemen siap menerima apapun yang diputuskan Gubernur Khofifah Indar Parawansa terkait persoalan di Jember. Namun DPRD Jember tetap menghormati upaya kejaksaan.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jember Agus Budiarto membenarkan adanya undangan untuk Itqon. “Memang ada perintah dari pimpinan kami dari Kejaksaan Agung untuk kami melakukan upaya untuk kebaikan di Jember. Pak Kajari tentu menindaklanjuti perintah itu, berupaya mempertemukan dua belah pihak,” katanya.

Agus menegaskan, upaya itu tidak berarti kejaksaan masuk ke ranah politik. “Ini untuk kepentingan masyarakat Jember. Perintah yang disampaikan kepada kami seperti itu. Tidak masuk ke ranah politiknya. Kedua orang ini memang pejabat politik, tapi kami bukan ranah politiknya, melainkan untuk kelangsungan pembangunan dan kebaikan masyarakat Jember,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar