Politik Pemerintahan

Apel Pergeseran Pengaman TPS Pilkada Serentak, Ini Pesan Kapolres Mojokerto

Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander saat memimpin Apel. Pergeseran Pasukan Pengamanan TPS dalam Rangka Pengamanan Pemungutan Suara Pilkada Mojokerto tahun 2020.

Mojokerto (beritajatim.com) – Polres Mojokerto menggelar Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Rangka Pengamanan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mojokerto tahun 2020. Apel digelar di Stadion Gajah Mada, Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander mengatakan, apel diikuti 553 personil Polri dan 300 personil TNI. “Pilkada 2020 berbeda dan tidak biasa dibandingkan penyelenggaraan Pilkada sebelumnya dikarenakan saat ini dunia termasuk Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19,” ungkapnya, Selasa (8/12/2020).

Masih kata Kapolres, adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 mengalami penundaan, yang semula dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Dampak lain dari pandemi Covid-19, lanjut Kapolres, yakni terhadap rangkaian pelaksanaan Pilkada 2020 itu sendiri.

“Seluruh tahapan Pilkada serentak tahun 2020 selain harus mematuhi norma Pilkada yang ada juga harus mematuhi protokol kesehatan meliputi jaga jarak, penggunaan masker dan budaya hidup bersih guna mencegah munculnya episentrum baru penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, tegas Kapolres, peran dan fungsi aparat kepolisian dipastikan meningkat pada pelaksanaan Pilkada serentak, 9 Desember besok. Ini lantaran selain fokus menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pilkada berlangsung, kali ini aparat kepolisian juga mempunyai tugas lain yaitu memastikan protokol kesehatan diterapkan pada setiap tahapan Pilkada serentak.

“Kita harus aman dari dua hal, aman dari gangguan konvensional dalam bentuk konflik, kekerasan, money politik, pelanggaran-pelanggaran pidana lainnya dan juga aman dari penyebaran Covid-19. Pemungutan suara di wilayah Kabupaten Mojokerto akan dilaksanakan di 18 kecamatan, 14 kecamatan masuk wilayah hukum Polres Mojokerto dan 4 kecamatan masuk wilayah hukum Polresta Mojokerto,” ujarnya.

Kapolres menjelaskan, jika dimana masing-masing daerah tersebut memiliki karateristik kerawanan masing-masing. Meskipun hasil dari Indek Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) yang dilakukan oleh Ditintelkam Polda Jatim menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Mojokerto yang aman, namun demikian tetap harus ditingkatkan kewaspadaan terutama terjadinya konflik horizontal selama dan pasca Pilkada serentak tahun 2020.

“Selain itu, juga harus diwaspadai adanya potensi penyebaran virus Covid-19 selama pelaksanaan Pilkada seperti antisipasi kerumunan massa, penggunaan masker dan protokol kesehatan lainnya. Saat ini tahapan Pilkada akan memasuki tahap pungut suara, dimana pada tahapan ini merupakan hal yang paling krusial dan akan menimbulkan berbagai potensi kerawanan yang dapat menggangu stabilitas kamtibmas,” ujarnya.

Terutama pada pelaksanaan Pilkada. Selain itu, tambah Kapolres, proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara kali ini berbeda dengan periode sebelumnya dikarenakan pemungutan suara dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19 sehingga dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan mulai dari penyiapan Alat Pelindung Diri (APK) bagi Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPP), pemilih dan petugas keamanan.

“Hingga proses pemungutan suara termasuk jumlah pemilih di TPS yang dibatasi hanya 500 orang di tiap TPS. Pada pelaksanaan tahap pungut suara ini, terdapat 1.621 TPS dengan katagori 1.497 TPS aman, 123 TPS rawan dan 1 TPS sangat rawan. Dalam rangka pengamanan tahap pungut suara tersebut Polres Mojokerto telah menyiapkan 533 personel Polri,” jelasnya.

Sebanyak 533 personil Polri tersebut berasal dari personil Polres Mojokerto, BKO Sat Brimob Polda Jatim, BKO Personil Polda Jatim, BKO Polres Jombang dan BKO Polres Pasuruan yang dibantu personil TNI sebanyak 300 personel dan Linmas sebanyak 6.022 personel. Apel digelar dalam rangka pengecekan kekuatan personel pengamanan baik dari organik Polres Mojokerto maupun personil BKO.

“Di samping itu, apel kesiapan pasukan juga digelar sebagai pernyataan kesiapan dan keseriusan dalam melaksanakan tugas pengamanan. Apabila Pilkada hendak berjalan dengan baik, diperlukan suatu kondisi kamtibmas yang kondusif. Kondisi tersebut tidak akan terwujud begitu saja, namun diperlukan suatu proses yang harus disiapkan sejak awal,” tegasnya.

Hal tersebut dilakukan agar seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dapat berjalan aman, tertib, damai serta sehat. Kapolres menambahkan, tugas dan tanggung jawab dalam pengamanan Pilkada serentak bukan hanya ditumpuhkan kepada Polri saja karena sukses dan tidaknya acara pesta demokrasi masyarakat adalah tanggung jawab bersama. [tin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar