Politik Pemerintahan

APBD Jember Pakai Perbup, Tak Bisa Direalokasi untuk Covid-19

foto/ilustrasi

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum memiliki Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020. Ini membuat realokasi atau refocusing anggaran untuk penangan Covid-19 tak bisa dilakukan.

Saat ini, karena Pemkab Jember belum memiliki perda APBD, Gubernur Khofifah hanya menyetujui penggunaan peraturan kepala daerah atau peraturan bupati pada 3 Januari 2020. Dengan adanya perbup ini, maka Pemkab Jember hanya bisa menggunakan seperdua belas nominal APBD 2019.

“Jember itu tidak ada perda APBD. Yang ada hanya perkada penggunaan APBD tahun lalu. Kalau menggunakan itu ya tidak bisa. Hanya yang bersifat rutin. Maka kami sarankan Jember segera menetapkan APBD. Tapi sekarang ya seperti itu,” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Jatim Jempin Marbun via ponsel, Rabu (8/4/2020).

Marbun mengatakan, pemerintah pusat dan provinsi sudah memberikan arahan dan rekomendasi. “Tapi semua tergantung daerah juga. Ternyata rekomendasi dari pusat dan provinsi ya tak ada kemajuan. Sekarang bulan April dan APBD belum disepakati,” katanya.

Bupati Faida sempat mengajukan rancangan kedua peraturan kepala daerah soal APBD kepada Pemprov Jatim. “Perkada kemarin yang diajukan yang kedua kali itu tidak ada normanya, tidak ada dasar hukumnya,” kata Marbun.

“Jadi ketentuannya apabila APBD tidak disahkan bupati dan DPRD sesuai jadwal yang ditentukan, maka menggunakan perkada. Dalam perkada yang diatur terbatas, hanya bersifat wajib dan mengikat. Kemudian Jember mengajukan perkada kedua tak ada dasar hukumnya. Seharusnya mereka mengajukan raperda (Rancangan Peraturan Daerah APBD 2020) untuk dievaluasi gubernur,” kata Marbun. (wir/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar