Politik Pemerintahan

APBD Jember Diharapkan Selesai Dibahas Sebelum Bulan Puasa

Bupati Hendy Siswanto, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, dan Wabup Firjaun Barlaman [foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, akan mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Gubernur Khofifah Indar Parawansa sudah menekankan agar Jember segera memiliki APBD.

Sebagai awal, Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman sudah menyerahkan sendiri dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Senin (29/3/2021) kemarin. Penyerahan dokumen ini menandai bakal dimulainya kembali pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, setelah sempat terhenti pada masa pemerintahan Bupati Faida.

Badan Musyawarah DPRD Jember menggelar rapat untuk menentukan jadwal sidang-sidang pembahasan, Selasa (30/3/2021). Rencananya, bupati akan hadir langsung dalam rapat perdana pembahasan KUA-PPAS antara Badan Anggaean dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah di DPRD Jember, Selasa malam ini.

“Target kami mudah-mudahan sebelum puasa (sudah selesai dibahas). Tidak sampai akhir April. Dimarahi saya sama gubernur,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

Kekuatan belanja APBD Jember 2021 adalah Rp 4,405 triliun. Namun pendapatannya Rp 3,698 triliun. “Prioritas terbesar ada pada infrastruktur (Dinas) Bina Marga dan (Dinas) Cipta Karya sekitar Rp 600 miliar,” kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Mirfano, Senin (29/3/2021).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tidak ada lagi istilah belanja langsung dan ridak langsung. “Kita pakai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga,” kata Mirfano. Belanja operasi mencapai Rp 1,6 triliun. Sisanya adalah belanja modal dan belanja tidak terduga.

Mirfano memperkirakan defisit ini bisa ditutup dengan silpa. “Silpa ini masih dalam perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Jadi kepastiannya setelah ada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Tapi diperkirakan lebih Rp 800 miliar,” katanya.

Kendati defisit, secara umum penganggaran sektor-sektor prioritas masih dalam standar plafon. “Pendidikan di atas 20 persen, kesehatan di atas 10 persen,” kata Mirfano. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar